Palu, Majalahsinergitas.id – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan kawasan hutan. Hal ini disampaikannya saat berdiskusi dengan Komisi IV DPR-RI di kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Sulteng, Senin (22/9).
“Lebih dari 66% wilayah Sulawesi Tengah adalah kawasan hutan dengan beragam fungsi mulai dari konservasi, lindung hingga hutan produksi,” ujar Wagub Reny saat membacakan sambutan gubernur.
Dalam diskusi tersebut, Wagub Reny mengharapkan adanya kesepakatan terkait empat hal krusial:
- Percepatan akses legal masyarakat terhadap kawasan hutan melalui perhutanan sosial dan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (PPTPKH).
- Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan kawasan hutan.
- Peningkatan sinergitas antara pusat dan daerah.
- Pemberdayaan masyarakat adat dan lokal.
“Diskusi kita hari ini dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan yang mensejahterakan rakyat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan hasil nyata bagi pengelolaan kawasan hutan yang lebih baik dan berkeadilan,” harapnya.
Senada dengan Wagub, Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, berharap agar luas kawasan hutan Sulteng dapat dikelola secara adil dan berkesinambungan. Ia menyoroti pentingnya mendorong pelaku usaha yang memiliki izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk memenuhi kewajibannya, seperti merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH), dan memberdayakan masyarakat.
“Potensinya besar tapi realitasnya belum memberikan kesejahteraan yang berdampak,” ujarnya, mengisyaratkan perlunya perbaikan tata kelola.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Kadis Kehutanan Muhammad Neng, S.T., M.M, beserta para Kepala Balai UPT Kementerian Kehutanan lingkup Sulteng.(*)
