Palu, Majalahsinergitas.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) asal Sulawesi Tengah, Andhika Mayrizal Amir, melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka agenda reses dengan menyambangi perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (31/7/2026). Pertemuan berlangsung dalam suasana santai namun substantif di kedai kopi lingkungan Rumah Dinas Kepala BPKP Sulteng, Jalan Maleo, Palu Selatan, menyesuaikan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) yang sedang berlaku.
Dalam dialog bersama jajaran pimpinan BPKP, Andhika menyoroti implementasi serangkaian program strategis nasional yang menyerap anggaran negara dalam jumlah signifikan. Ia menekankan urgensi pengawasan yang lebih ketat guna menjamin akuntabilitas, efisiensi, serta ketepatan sasaran pelaksanaan program, meliputi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, dan pembangunan Kawasan Kampung Nelayan.
“Kami menerima banyak masukan dari wilayah, khususnya dari para kepala desa, terkait realisasi anggaran pembangunan Kopdes yang dinilai cukup besar. Banyak yang menilai biayanya dapat ditekan melalui pengelolaan mandiri atau swakelola,” ungkap Andhika.
Ia merinci, terdapat pandangan di tingkat akar rumput bahwa dengan besaran anggaran sekitar Rp1,6 miliar per unit, biaya pembangunan Kopdes dinilai terlalu tinggi. Padahal, berdasarkan pengalaman di lapangan, desa memiliki kapasitas melaksanakan pembangunan yang setara dengan biaya berkisar Rp600 juta, sehingga memungkinkan efisiensi anggaran yang besar.
Selain isu koperasi, program Makan Bergizi Gratis juga menjadi sorotan utama. Menurut pantauan di masyarakat, program ini memerlukan evaluasi menyeluruh guna memperbaiki mekanisme pelaksanaannya. “Saya berharap BPKP senantiasa memperkuat fungsi pengawasannya agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan dalam penggunaan anggaran negara,” tegasnya.
Merespons hal tersebut, Kepala BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, mengakui adanya sejumlah tantangan dan temuan di lapangan terkait pelaksanaan kedua program tersebut. Pihaknya saat ini sedang memfokuskan upaya pengawasan dan pemeriksaan pada beberapa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi memiliki masalah dalam tata kelola operasional maupun keuangannya.
“Kami sedang memprioritaskan penelaahan pada unit-unit yang berpotensi bermasalah untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai prinsip hukum, administrasi, dan standar yang ditetapkan,” jelas Agus Yulianto.
Pertemuan tersebut berlangsung interaktif dan komunikatif, menampung berbagai aspirasi guna penyempurnaan tata kelola pemerintahan di daerah. Rangkaian kegiatan reses ditutup dengan sesi dokumentasi bersama antara Senator Andhika Mayrizal Amir beserta rombongan dengan jajaran pimpinan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. (Alir)
Reses Anggota DPD RI Andhika Mayrizal Amir Soroti Efisiensi dan Pengawasan Program Prioritas di Sulteng Bersama BPKP
