Fraksi PKS DPRD Donggala Sampaikan Catatan Komprehensif Terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2027

Berita, Donggala56 Dilihat

Donggala, Majalahsinergitas.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Donggala menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Pengantar Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Fraksi PKS menyatakan dukungan untuk kelancaran program Pemerintah Daerah, sekaligus menyampaikan catatan kritis agar setiap rupiah APBD tepat sasaran, taat peraturan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Donggala.

Fraksi PKS memberikan apresiasi terhadap beberapa poin positif dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Di antaranya adalah alokasi urusan pendidikan sebesar Rp476,48 miliar (36,8 persen dari total belanja), yang sudah melampaui batas minimal 20 persen. Kemudian alokasi untuk Inspektorat sebesar Rp11,87 miliar (0,92 persen), di atas batas minimal 0,75 persen, serta bagi hasil pajak daerah kepada desa sebesar Rp12,76 miliar yang telah memenuhi ketentuan minimal 10 persen dari pajak dan retribusi daerah. Fraksi PKS juga mencatat APBD disusun dengan posisi surplus Rp3 miliar tanpa bergantung pada SiLPA.

Fraksi PKS menyoroti pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp1.297,98 miliar, naik Rp64,24 miliar dari proyeksi RKPD 2027, namun kenaikan tersebut sepenuhnya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp91,81 miliar, sedangkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru dikoreksi turun Rp27,57 miliar, terutama dari sektor pajak daerah.

Rasio PAD hanya mencapai 10,76 persen, jauh di bawah target RKPD sebesar 13,51 persen serta realisasi tahun 2025 sebesar 13,88 persen. Fraksi PKS juga mengingatkan risiko ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang mencapai Rp70,86 miliar atau 67,5 persen dari keseluruhan pajak daerah. Fraksi PKS meminta penguatan pengawasan volume produksi tambang, serta alokasi sebagian hasil penerimaan untuk pemulihan jalan dan lingkungan di wilayah terdampak tambang.

Selain itu, Fraksi PKS mendorong pemutakhiran basis data objek pajak PBB-P2 dan BPHTB yang masih belum tergarap secara maksimal, serta meminta kepastian resmi alokasi DAU yang menopang 53,8 persen total pendapatan daerah. Terkait penyertaan modal ke BUMD sebesar Rp3 miliar, Fraksi PKS meminta kajian kelayakan bisnis dan target dividen yang jelas sebelum disetujui.

Total belanja daerah direncanakan Rp1.294,98 miliar, dengan belanja pegawai Rp792,70 miliar (61,2 persen) dan belanja modal hanya Rp105,59 miliar (8,2 persen). Fraksi PKS menekankan batas maksimal belanja pegawai yang diamanatkan UU HKPD dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 adalah 30 persen pada Tahun 2027. Fraksi PKS meminta Pemerintah Daerah menyampaikan perhitungan resmi porsi belanja pegawai setelah dikurangi tunjangan guru dari Transfer Ke Daerah (TKD), beserta peta jalan penyesuaian ke batas yang diamanatkan peraturan.

Fraksi PKS juga menyoroti alokasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang masih kecil, hanya Rp41,13 miliar (3,2 persen dari total belanja), sehingga meminta penguatan alokasi SPM untuk kesehatan, sosial, pendidikan, dan pelayanan dasar bagi kelompok masyarakat miskin serta rentan. Fraksi PKS mendorong efisiensi belanja operasional, rapat, honorarium, dan kegiatan aparatur untuk dialihkan ke program layanan dasar serta infrastruktur masyarakat.

Fraksi PKS juga menilai beberapa prioritas utama RKPD 2027 belum tercermin secara kuat dalam alokasi anggaran, antara lain penanganan kemiskinan, stunting, pariwisata berbasis budaya, penguatan UMKM, koperasi, serta program ekonomi kerakyatan.

Terkait program penanganan jalan sebesar Rp74,53 miliar untuk sekitar 52 kilometer dari total 926,26 kilometer jaringan jalan kabupaten, Fraksi PKS menyoroti tingginya alokasi jasa konsultansi perencanaan sebesar Rp9,8 miliar, serta target rehabilitasi dan pemeliharaan jalan yang hanya dianggarkan untuk konsultansi tanpa alokasi belanja fisik. Fraksi PKS juga meminta rincian lokasi ruas jalan yang akan ditangani untuk menjamin pemerataan pembangunan antar kecamatan.

Mengenai rencana pembangunan skema tahun jamak, Fraksi PKS mendukung dengan syarat sepenuhnya sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 17 Tahun 2026. Fraksi PKS meminta Pemerintah Daerah menyampaikan secara tertulis daftar ruas jalan, nilai total anggaran, jangka waktu pelaksanaan, alokasi per tahun, serta bukti nota kesepakatan yang telah ditandatangani bersama DPRD.

Fraksi PKS menyoroti selisih Dana Desa sebesar Rp71,30 miliar, di mana pendapatan Dana Desa tercatat Rp121,94 miliar, sedangkan bantuan keuangan ke desa hanya Rp50,64 miliar. Fraksi PKS meminta penjelasan mekanisme penyaluran selisih dana tersebut, serta memverifikasi kecukupan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Donggala.

Fraksi PKS mencatat adanya kekeliruan penulisan angka pembiayaan netto dalam pidato Bupati, di mana pembiayaan netto yang sesungguhnya adalah minus Rp3 miliar untuk penyertaan modal BUMD, bukan Rp77,58 miliar. Fraksi PKS juga menyampaikan daftar koreksi teknis terhadap Ranperda dan Ranperbup, mulai dari dasar hukum yang masih merujuk peraturan tahun 2025, definisi istilah keuangan daerah yang belum selaras UU HKPD, kesalahan pemetaan klasifikasi fungsi pendidikan dan kesehatan, hingga salah ketik redaksi dokumen yang harus diperbaiki sebelum dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Di akhir penyampaian pandangannya, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Donggala menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan, dengan catatan seluruh pertanyaan, masukan, dan koreksi yang telah disampaikan harus mendapatkan jawaban tertulis dan penindaklanjutan dari Pemerintah Kabupaten Donggala. Fraksi PKS berharap melalui kemitraan yang sehat antara Eksekutif dan Legislatif, APBD Tahun Anggaran 2027 benar-benar menjadi instrumen kebijakan yang berkeadilan, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Donggala.(Alir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *