Fraksi Partai Demokrat DPRD Donggala Sampaikan Evaluasi Kritis Terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2027

Berita, Donggala4 Dilihat

Donggala, Majalahsinergitas.id – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Donggala menyampaikan pandangan umum evaluasi kritis terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Donggala. Fraksi Demokrat menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Donggala atas transparansi dan akuntabilitas penyampaian dokumen RAPBD, sekaligus menyampaikan sejumlah catatan strategis demi penyempurnaan anggaran daerah yang berpihak kepada masyarakat.

Fraksi Demokrat memaparkan postur keseluruhan RAPBD Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2027. Total pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.297.980.445.708,75, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp139.660.161.325,00, Pendapatan Transfer Rp1.124.434.390.880,75, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp33.885.893.503,00.

Total belanja daerah direncanakan Rp1.294.980.445.708,75, meliputi Belanja Operasional Rp1.049.976.780.643,75, Belanja Modal Rp105.589.183.127,00, Belanja Tidak Terduga Rp15.074.494.798,00, serta Belanja Transfer Rp124.339.987.140,00.

Fraksi Demokrat juga memaparkan alokasi berdasarkan urusan pemerintahan, di mana Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar dialokasikan Rp769.121.351.830,54, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Rp264.020.519.624,18, Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Rp87.612.168.326,04, Urusan Pilihan Rp60.111.286.516,69, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Rp58.506.471.831,20, Unsur Kewilayahan Rp35.440.218.469,10, Unsur Pengawasan Rp11.868.255.195,00, serta Unsur Pemerintahan Umum Rp8.300.173.916,00.

Lima Poin Utama Catatan Fraksi Partai Demokrat

1. Target PAD Harus Realistis Berdasarkan Potensi Riil

Fraksi Partai Demokrat mendorong Pemerintah Daerah menyusun target PAD yang berbasis potensi riil di lapangan, bukan sekadar menyalin target tahun sebelumnya. Fraksi juga meminta penguatan digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk menekan kebocoran penerimaan daerah.

2. Optimalisasi Aset Daerah, Perseroda dan PDAM

Fraksi Demokrat berharap Perseroda yang telah dibentuk segera dioptimalkan guna menambah penerimaan PAD. Selain itu, Pemerintah Daerah diminta memaksimalkan pemanfaatan aset daerah serta memperbaiki kinerja PDAM agar berkontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah.

3. Prinsip Keadilan, Jangan Membebani Masyarakat Kecil

Dalam upaya meningkatkan PAD, Fraksi Demokrat mengingatkan Pemerintah Daerah agar tidak membebani masyarakat kecil, pelaku UMKM, pedagang pasar, serta kelompok masyarakat rentan. Kebijakan peningkatan penerimaan daerah harus tetap berkeadilan dan berpihak kepada rakyat.

4. Prioritas Layanan Dasar Bagi Masyarakat

Fraksi Demokrat menuntut agar APBD tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, terutama urusan pendidikan dengan perhatian pada fasilitas sekolah serta kesejahteraan guru, termasuk jaminan pembayaran gaji PPPK, gaji ke-13 dan gaji ke-14. Sektor kesehatan juga harus diperkuat melalui fasilitas pendukung Puskesmas serta kesejahteraan tenaga kesehatan, disertai perbaikan infrastruktur desa yang rusak.

5. Efisiensi Belanja Operasional, Tingkatkan Belanja Modal

Fraksi Demokrat mengkritik dominasi belanja operasional, khususnya belanja pegawai serta perjalanan dinas yang tidak mendesak. Fraksi meminta Pemerintah Daerah melakukan efisiensi belanja operasional dan mengalokasikan ruang fiskal tersebut untuk meningkatkan belanja modal yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat Kabupaten Donggala.

Di akhir penyampaian pandangannya, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Donggala berharap seluruh catatan kritis yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan bahan evaluasi bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan harus dipertahankan, sedangkan kelemahan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran segera diperbaiki demi terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Donggala.(Alir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *