Fraksi PKB DPRD Donggala Minta Penjelasan Komprehensif Terkait Struktur Belanja RAPBD Tahun 2027

Berita, Donggala24 Dilihat

Donggala, Majalahsinergitas.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Donggala menyampaikan pandangan umum terhadap pidato Bupati Donggala mengenai Nota Pengantar Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Donggala. Dalam penyampaiannya, Fraksi PKB meminta Pemerintah Daerah memberikan penjelasan yang objektif, terukur, dan berbasis data terhadap sejumlah pos penting dalam struktur belanja daerah.

Fraksi PKB memaparkan postur RAPBD Kabupaten Donggala Tahun 2027 dengan total belanja daerah sebesar Rp1.297.980.445.708,75, yang terbagi atas belanja operasional sebesar Rp1.049.976.780.643,75, belanja modal sebesar Rp105.589.183.127,00, belanja tidak terduga sebesar Rp15.074.494.798,00, serta belanja transfer sebesar Rp124.339.987.140,00.

Sembilan Poin Catatan Strategis Fraksi PKB

1. Kepastian Alokasi Gaji PPPK
Fraksi PKB meminta kejelasan terkait alokasi belanja pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya apakah gaji pokok, gaji ke-13, dan gaji ke-14 sudah terakomodasi dalam RAPBD atau akan dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Hal ini untuk mencegah permasalahan pelaksanaan anggaran sekaligus menjamin hak-hak ASN PPPK.

2. Kepatuhan Belanja Hibah Terhadap Peraturan
Terkait belanja hibah, Fraksi PKB memastikan seluruh alokasi telah disusun sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2026, dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepatuhan peraturan, serta tepat sasaran sesuai prioritas pembangunan daerah.

3. Dasar Perhitungan Belanja Tidak Terduga (BTT)
Fraksi PKB menyoroti besaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp15.074.494.798,00, meminta penjelasan dasar perhitungan dan pertimbangan kebijakan. Diharapkan BTT benar-benar diperuntukkan untuk keadaan darurat, bencana, serta kondisi mendesak, bukan sekadar pos penampung anggaran yang berubah signifikan saat penetapan APBD.

4. Penjelasan Pembiayaan Netto Daerah
Fraksi PKB juga meminta penjelasan rinci terkait pembiayaan netto daerah yang dialokasikan sebesar Rp77.582.169.102,00.

5. Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional
Pemerintah Daerah diminta menjelaskan sejauh mana sinkronisasi RAPBD dengan kebijakan fiskal nasional, khususnya upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan pengangguran dan kemiskinan melalui belanja yang produktif, serta penggunaan Transfer Ke Daerah (TKD) untuk memenuhi belanja wajib seperti gaji ASN, Dana Desa (ADD), dan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

6. Strategi Efisiensi Anggaran
Fraksi PKB meminta penjelasan strategi efisiensi yang telah dirancang Pemerintah Daerah, agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Donggala.

7. Persetujuan proyek Multi-tahun
Fraksi PKB menyetujui pelaksanaan proyek multi-tahun dengan catatan pelaksanaannya harus sepenuhnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Fraksi PKB memohon penjelasan yang obyektif dan terukur mengenai strategi efiesensi yang telah di rancang okeh pemerintah daerah sehingga setiap rupiah  yang di alokasikan dalam APBD tahun anggaran 2027 benar benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Donggala.
9.  Terkait proyek multy years fraksi PKB menyetujui dengan ketentuan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku dan sesuai PP no. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Di akhir penyampaian pandangannya, Fraksi PKB berharap Pemerintah Kabupaten Donggala dapat memberikan penjelasan yang jelas, komprehensif, dan berbasis data. Sehingga pembahasan RAPBD Tahun 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, efisien, akuntabel, serta berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Donggala.(Alir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *