Fraksi Gerindra DPRD Donggala: APBD 2027 Harus Produktif, Berkeadilan dan Mampu Tekan Kemiskinan

Berita, Donggala39 Dilihat

Donggala, Majalahsinergitas.id – Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Donggala menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Pengantar Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Fraksi Gerindra menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan instrumen kebijakan publik yang menentukan arah pembangunan, pelayanan, keberpihakan pemerintah, serta masa depan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Donggala.

Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan sejauh mana kebijakan anggaran mampu mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Fraksi Gerindra memaparkan postur pendapatan daerah RAPBD 2027 sebesar Rp1.297.980.445.708,75, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp139.660.161.325,-, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.124.434.390.880,75,-, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp33.895.893.503,-.

Fraksi Gerindra menyoroti bahwa kontribusi PAD baru mencapai 10,76 persen dari total pendapatan daerah, yang menunjukkan tingginya ketergantungan fiskal Kabupaten Donggala terhadap pendapatan transfer. Oleh karena itu, Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Daerah menyampaikan strategi konkret peningkatan PAD, meliputi optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pembenahan tata kelola penerimaan, digitalisasi sistem pemungutan, evaluasi potensi pendapatan yang belum tergarap, serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah.

Total belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.294.980.445.708,75,-, dengan rincian Belanja Operasional Rp1.049.976.780.643,75,-, Belanja Modal Rp105.589.183.127,-, Belanja Tidak Terduga Rp15.074.494.798,-, serta Belanja Transfer Rp124.339.987.140,-.

Fraksi Gerindra mencatat bahwa belanja operasional masih mendominasi struktur belanja daerah, sedangkan belanja modal hanya sekitar 8,15 persen. Fraksi Gerindra memahami belanja operasional merupakan kebutuhan penting penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, namun mendorong Pemerintah Daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja pegawai, barang dan jasa, perjalanan dinas, kegiatan ceremonial, serta belanja penunjang pemerintahan untuk melakukan efisiensi. Ruang fiskal yang dihemat diarahkan ke program-program produktif, khususnya pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan ekonomi masyarakat.

Mengingat wilayah Kabupaten Donggala yang luas dengan karakteristik pesisir, pegunungan, pedesaan, dan perkotaan, Fraksi Gerindra menekankan prinsip pemerataan dan keadilan pembangunan. Alokasi belanja modal harus dijawab untuk kebutuhan mendasar masyarakat, yaitu jalan dan jembatan, jaringan irigasi, sarana air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi, agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu.

Terkait penanganan kemiskinan, Fraksi Gerindra menegaskan penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, melainkan harus disertai peningkatan kemampuan ekonomi keluarga, perluasan kesempatan kerja, penguatan usaha produktif, serta peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan. APBD 2027 diharapkan memberikan perhatian lebih besar kepada keluarga miskin, petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, serta kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Fraksi Gerindra juga mendorong pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, peternakan, perdagangan, pariwisata, dan industri pengolahan, bukan hanya peningkatan produksi bahan mentah, melainkan penguatan pengolahan hasil produksi, akses pasar, kelembagaan ekonomi masyarakat, serta rantai nilai komoditas unggulan. Ekonomi kerakyatan melalui koperasi, UMKM, kelompok tani, dan kelompok nelayan harus ditempatkan sebagai prioritas pembangunan daerah.

Fraksi Gerindra menyampaikan lima pertanyaan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Donggala:

1. Apa langkah konkret dan target terukur Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD pada Tahun Anggaran 2027?
2. Apa dasar tingginya proporsi belanja operasi dibandingkan belanja modal, serta apakah telah dilakukan evaluasi efektivitas belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja penunjang?
3. Apa saja program prioritas pembangunan infrastruktur yang dibiayai belanja modal, serta bagaimana Pemerintah Daerah menjamin pemerataan pembangunan antarwilayah?
4. Bagaimana strategi Pemerintah Daerah memastikan alokasi anggaran penanganan kemiskinan benar-benar berdampak pada peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi keluarga miskin?
5. Apa langkah konkret Pemerintah Daerah mendorong produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, pengolahan hasil produksi, penguatan kelembagaan ekonomi rakyat, serta perluasan akses pasar.

Di akhir pandangannya, Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Donggala mendukung pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan sesuai mekanisme perundang-undangan, dengan catatan seluruh masukan, pertanyaan, dan rekomendasi yang disampaikan harus mendapatkan penjelasan komprehensif dari Pemerintah Kabupaten Donggala. Fraksi Gerindra berharap APBD Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2027 benar-benar menjadi APBD yang produktif, berkeadilan, transparan, serta berpihak kepada kepentingan rakyat Kabupaten Donggala.(Alir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *