Donggala, Majalahsinergitas.id— Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Donggala menyampaikan pandangan umum terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2027 pada Selasa (4/11/2026)
Rapat Paripurna DPRD. Fraksi mengapresiasi penyampaian dokumen anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Donggala sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi, namun menyampaikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi strategis demi perbaikan kualitas anggaran daerah.
Secara umum, rancangan anggaran Kabupaten Donggala Tahun 2027 dialokasikan sebagai berikut:
Uraian Nilai (Rp)
Pendapatan Daerah 1.297.980.445.708,75
— Pendapatan Asli Daerah (PAD) 139.660.161.325,00
— Pendapatan Transfer 1.124.434.390.880,75
— Lain-lain Pendapatan Sah 33.885.893.503,00
Belanja Daerah 1.294.980.445.708,75
— Belanja Operasi 1.049.976.780.643,75
— Belanja Modal 105.589.183.127,00
— Belanja Tidak Terduga 15.074.494.798,00
— Belanja Transfer 124.339.987.140,00
Pembiayaan Daerah
— Penerimaan Pembiayaan 0,00
— Pengeluaran Pembiayaan 3.000.000.000,00
— Pembiayaan Netto (77.582.169.102,03)
Sementara berdasarkan urusan pemerintahan, alokasi terbesar berada pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar senilai Rp769.121.351.830,54, Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Rp87.612.168.326,04, dan Urusan Pilihan senilai Rp60.111.286.516,69.
Poin Utama Rekomendasi Fraksi Demokrat
1. Target PAD yang Realistis
Fraksi mendorong Pemerintah Daerah menyusun target Pendapatan Asli Daerah berdasarkan potensi riil di lapangan, bukan sekadar menyalin target tahun sebelumnya. Target yang realistis akan memudahkan pengawasan dan evaluasi kinerja pemda dalam mengelola sumber pendapatan daerah.
2. Perkuat Digitalisasi Pemungutan Pajak dan Retribusi
Penguatan sistem berbasis digital dinilai krusial untuk menekan kebocoran anggaran sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi pemungutan pendapatan daerah. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah serta perbaikan kinerja PDAM juga diharapkan dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan PAD.
3. Optimalisasi Perseroda dan Aset Daerah
Perseroan Daerah yang telah dibentuk diminta segera dioptimalkan kinerjanya agar mampu memberikan nilai tambah dan pemasukan bagi daerah. Pengelolaan aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal juga perlu ditinjau ulang untuk menjadi sumber pendapatan tambahan.
4. Prinsip Keadilan dalam Pemungutan PAD
Pemerintah Daerah diminta memastikan peningkatan PAD tidak membebani masyarakat kecil, pelaku UMKM, maupun pedagang pasar. Pemungutan harus berkeadilan dan tidak menghambat aktivitas ekonomi warga.
5. Prioritas Belanja yang Menyentuh Rakyat
– Fokus Pelayanan Dasar: Anggaran diprioritaskan untuk pendidikan, termasuk perbaikan fasilitas sekolah dan kesejahteraan guru, khususnya percepatan pembayaran gaji PPPK. Di sektor kesehatan, diperlukan peningkatan fasilitas pendukung Puskesmas serta perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan dan perbaikan infrastruktur desa yang rusak.
– Efisiensi Belanja Operasional: Fraksi mengkritik jika alokasi belanja operasional terlalu besar dibandingkan belanja modal. Anggaran perjalanan dinas yang tidak mendesak perlu ditekan agar porsi belanja modal yang langsung dirasakan masyarakat dapat ditingkatkan. (Alir)
Fraksi Demokrat Donggala: Tingkatkan Realitas PAD dan Prioritaskan Pelayanan Dasar di APBD 2027
