Makassar, Majalahsinergitas.id — Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah meluncurkan inovasi strategi pengendalian inflasi pangan bernama “Tallukarsa Pangan Sulampua” yang dalam bahasa Makassar artinya Tiga daya upaya dalam Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026, yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/10). Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono, didampingi Wamenko Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, serta dihadiri para Kepala Daerah se-Sulampua.
Inovasi Tallukarsa Pangan Sulampua mencakup tiga daya upaya utama: Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata, sejalan dengan tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”.
– Karsa Daya — Meningkatkan kapasitas produksi pertanian dan perikanan melalui penyediaan sarana prasarana produktif, serta komitmen pembiayaan perbankan bagi kelompok tani dan nelayan.
– Karsa Sambung — Memperkuat kerja sama antardaerah untuk komoditas pangan penyumbang inflasi, serta menghadirkan Mini Distribution Centre dan kios pangan bergerak guna memperpendek rantai pasok dan menekan biaya logistik.
– Karsa Tata — Memperkuat kelembagaan dan ekosistem pangan melalui business matching antara kelompok tani dengan Koperasi Desa Merah Putih dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, serta pemanfaatan informasi iklim dari BMKG dan pengembangan neraca pangan sebagai sistem peringatan dini.
Thomas A.M. Djiwandono menegaskan bahwa inflasi pangan bukan sekadar angka statistik, melainkan dirasakan langsung masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian inflasi harus dilakukan secara terintegrasi — tidak hanya menstabilkan harga jangka pendek, tetapi juga memperkuat produksi dan efisiensi rantai pasok.
“Ke depan, berbagai kisah sukses daerah harus direplikasi ke wilayah lain agar inflasi terkendali dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Thomas.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh: pertumbuhan ekonomi semester I-2026 mencapai 5,45%, inflasi terjaga di angka 3,28%, dan investasi hingga September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun atau tumbuh 7,3%, dengan lebih dari separuh berasal dari luar Jawa.
“Tugas kita selanjutnya adalah memastikan modal dan pertumbuhan ini mengalir nyata kepada petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan di wilayah Sulampua,” tegas Dradjad.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah menjadikan Indonesia negara swasembada pangan. Transformasi yang dilakukan mencakup penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20% tanpa tambahan beban APBN dan penambahan alokasi pupuk 700.000 ton. Capaian positif terlihat dari Nilai Tukar Petani yang mencapai 131,11 — tertinggi dalam 34 tahun terakhir — serta cadangan stok beras yang mencapai 4,5 juta ton.
Dalam Rapat Koordinasi TPIP/TPID se-Sulampua, dirumuskan “Panca Reso Sipatokkong Pangan Sulampua” sebagai lima komitmen bersama:
1. Memperkuat hulu produksi pangan yang adaptif iklim dan modernisasi pertanian-perikanan
2. Meningkatkan hilirisasi untuk menambah nilai guna dan masa simpan produk pangan
3. Memperluas akses pembiayaan bagi petani dan nelayan melalui kemitraan dengan perbankan
4. Menyempurnakan data stok pangan dan operasi pasar berbasis sistem peringatan dini dan neraca pangan
5. Menguatkan konektivitas antarpulau untuk integrasi ekosistem pangan
GPIPS Sulampua merupakan rangkaian terakhir dari empat gelaran nasional tahun 2026, setelah sebelumnya sukses diselenggarakan di Sumatera, Jawa, dan Bali-Nusa Tenggara. Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah berkomitmen terus mempererat sinergi untuk menjaga stabilitas harga, ketahanan pangan, dan daya beli masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.(*)
“Tallukarsa Pangan” — Langkah Sinergis Kendalikan Inflasi dan Perkuat Ketahanan Pangan
