Dinas Perikanan Donggala Tetap Optimalkan Kehadiran Pegawai Selesaikan Tugas Prioritas, Meski WFH

Berita, Donggala7 Dilihat

Donggala, Majalahsinergitas.id — Dinas Perikanan Kabupaten Donggala tetap mengoptimalkan kehadiran seluruh jajarannya di kantor pada hari Jumat, meskipun ketentuan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) berlaku bagi pejabat Eselon II dan III sesuai surat edaran Bupati Donggala. Langkah ini diambil guna memastikan berbagai program strategis daerah maupun nasional dapat diselesaikan tepat waktu.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala, Ali Assegaf, menjelaskan hal tersebut di Kantor Dinas Perikanan, Jumat (18/9/2026). Menurutnya, ketentuan WFH merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri yang memang difokuskan pada pejabat Eselon II, III, dan sebagian pejabat fungsional. Namun, Dinas Perikanan menyesuaikan pelaksanaannya dengan beban kerja dan agenda prioritas yang mendesak diselesaikan.

“Kami tegaskan, WFH di hari Jumat memang berlaku bagi pejabat Eselon II dan III. Akan tetapi, di lingkungan Dinas Perikanan, jika terdapat pekerjaan yang belum tuntas dan harus diselesaikan, maka seluruh pegawai tetap masuk kantor — baik Eselon IV, pejabat fungsional, maupun staf — selama tidak ada halangan keluarga,” ujar Ali Assegaf.

Ada dua alasan utama yang mendasari kebijakan tersebut. Pertama, berjalannya program strategis nasional Kampung Nelayan Merah Putih yang menjadi prioritas utama dan memerlukan pengawasan serta pendampingan langsung di lapangan. Kedua, mendekati akhir triwulan III tahun 2026, sejumlah agenda krusial pemerintahan sedang berlangsung, antara lain penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 serta persiapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.

Pada hari pelaksanaan tersebut, sebagian pegawai menjalankan tugas di lokasi berbeda: dua Kepala Bidang mengikuti Forum Diskusi Terpumpun (FGD) di Loli terkait tata ruang daerah, sementara pejabat fungsional dan staf lainnya turun langsung ke Desa Salubomba dan Desa Batusuya guna mendampingi pelaksanaan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Salah satu pejabat Eselon III tidak dapat hadir dikarenakan urusan duka keluarga.

Ali Assegaf juga mengingatkan bahwa WFH bukan berarti libur, melainkan pemberian keluwesan tempat bekerja. Pimpinan wajib mengelola sumber daya manusia secara profesional agar pekerjaan tidak tertunda dan tetap tuntas tepat waktu.

“Kami memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar pada hari Senin seluruh rencana kerja baru dapat berjalan lancar tanpa tertinggal target. Kunci utamanya adalah manajemen yang baik dan tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan tugas,” pungkasnya.(Alir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *