Dinas P2KB Donggala Terima Piagam Pengelola DAK Terbaik Tahun 2023

Berita, Donggala774 Dilihat

Donggala, Majalahsinergitas.id – Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Donggala mendapatkan Piagam penghargaan pengelolaan DAK terbaik tahun 2023 se provinsi Sulawesi Tengah.

Piagam diserahkan langsung oleh deputi bidang keluarga sejahtera BKKBN pusat,  pada saat rapat kerja daerah tingkat provinsi Sulawesi Tengah di hotel Santika beberapa bulan lalu.

“ Dinas pengendalian Keluarga Berencana Kabupaten Donggala mendapatkan juara 1 tingkat provinsi Sulawesi Tengah,” kata Kadis P2KB Dr H Lasamudia Rabu 21/08/2024 di ruang kerjanya.

Selama saya menjabat sebagai kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga Berencana, baru tahun 2023 ini kita dapat pengelolaan DAK terbaik katanya”, Dengan adanya penghargaan ini, minimal kita harus mempertahankan terus  predikat pengelolaan terbaik provinsi Sulawesi Tengah ini karena memang ini merupakan salah satu penghargaan yang  istimewa, ujar Dr H Lasamudia.

Penghargaan tersebut diberikan pemerintah pusat  kepada pemerintah daerah. dalam rangka pengelolaan program KB di tingkat lapangan. salah satu penilaiannya”, itu adalah mekanisme penyaluran DAK terbaik”,  dalam menyalurkan DAK di lapangan, dikelola oleh seluruh koordinator yang ada di tingkat lapangan, termasuk  pengelolaan SPJ atau pertanggungjawabannya. itu dianggap bahwa yang tercepat di provinsi Sulawesi Tengah. termasuk laporan yang selalu diminta oleh pusat kami tidak pernah terlambat kata Dr H Lasamudia. yang paling cepat se-Sulawesi tengah dinas pengendalian penduduk dan keluarga Berencana kabupaten donggala.

Ia berharapkan pengelolaan DAK tahun 2024 terus mengalami peningkatan termasuk pertanggung jawabannya dan mekanisme penyalurannya.

“ Penggunaan dananya itu harus tepat sasaran dan transparan”, Tambahnya.

Lasamudia menghimbau kepada semua tim lapangan yang ada di Kecamatan, PLKB maupun koordinator PLKB yang ada di 16 Kecamatan agar supaya mereka bekerja dengan baik, karena DAK  pengelolaannya itu harus dikelola dengan transparan kemudian tepat sasaran, akuntabilitas dan bisa dipertanggung jawabkan di semua lini termasuk di lapangan dan di BKKBN  provinsi Sulawesi Tengah termasuk ke BKKBN pusat ujarnya. (Alir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *