Palu, Majalahsinergitas.id– Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menegaskan peran sentral Badan Musyawarah Adat (BMA) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang tidak hanya unggul secara materiil, tetapi juga kokoh secara nilai budaya dan kearifan lokal. Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin pelantikan Dr. Drs. Mulyadin Malik Tandagimpu, M.Si., CIGS., beserta jajaran pengurus BMA Provinsi Sulawesi Tengah masa bakti 2026–2031, yang berlangsung di Gedung Sidang DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (6/8/2026).
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat, ditandai dengan pemasangan tanda jabatan serta penyerahan bendera pataka kepada Ketua Dewan Wali Adat, Ketua Tina Nu Adat, dan Ketua Dewan Umum BMA sebagai simbol resmi dimulainya masa tugas kepengurusan baru.
Dalam arahannya, Wagub Reny mengemukakan bahwa kemajuan Sulawesi Tengah tidak hanya terletak pada kelimpahan sumber daya alam, melainkan juga pada kekayaan tradisi, hukum adat, dan tatanan kehidupan masyarakat yang majemuk namun hidup rukun berdampingan. Di tengah arus globalisasi yang mengancam homogenisasi nilai, keberadaan BMA menjadi pilar utama pelestarian identitas, penguatan jati diri bangsa, sekaligus perekat persatuan masyarakat.
“Badan Musyawarah Adat bukan sekadar penjaga tradisi masa lalu, melainkan mitra strategis pemerintah dalam membangun masa depan Sulawesi Tengah yang tetap berpijak pada kearifan leluhur,” tegas Wagub.
Pembangunan yang utuh, menurutnya, tidak hanya diukur dari ketinggian infrastruktur atau angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari kemampuan melindungi hak masyarakat hukum adat, melestarikan bahasa dan seni budaya, serta memperkokoh persaudaraan dalam keberagaman. Oleh karena itu, pemerintah provinsi secara konsisten mengukuhkan posisi lembaga adat sebagai bagian tak terpisahkan dari tata kelola pembangunan daerah.
Wagub Reny secara khusus mengajak menghidupkan nilai-nilai inti budaya lokal: Libu (musyawarah), Sintuvu (kesepakatan), Nolunu (gotong royong), Nosimpotove (saling mengasihi), dan Nosipeili (saling memelihara). Nilai-nilai ini diperkuat dengan falsafah luhur masyarakat Kaili, “Libu Mompaka Oge Ada, Ada Meoko Ngapa Maono”, yang bermakna musyawarah akan memuliakan adat, dan tegaknya adat menjamin kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera.
Nilai luhur tersebut dinilai penting untuk ditransmisikan kepada generasi muda, agar tumbuh rasa bangga terhadap akar budaya sekaligus membentuk karakter tangguh yang mampu menyaring pengaruh luar secara bijak.
Kepada kepengurusan yang baru dilantik, Wagub Reny berharap mampu menjadi perekat persatuan lintas suku, etnis, agama, dan golongan di seluruh Bumi Tadulako. BMA diharapkan tampil sebagai pelopor pelestarian budaya, pembentuk karakter generasi muda, penengah penyelesaian konflik sosial berbasis kearifan lokal, serta mitra andal pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Mari kita bersinergi mewujudkan Sulawesi Tengah yang maju, sejahtera, lestari, dan tetap berakar pada budaya, dengan semangat Mosangu Maroso Morambanga, Mombangu Ngata, Menuju Sulteng Nambaso,” pungkasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Arus Abdul Karim, Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, Gubernur Sulawesi Tengah periode 2006–2011, Mayor Jenderal TNI (Purn.) H. Bandjela Paliudju, unsur Pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para kepala perangkat daerah, ketua majelis adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat setempat.(*)
