Donggala, Majalahsinergitas.id — Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Donggala, Budi Santosa, memberikan penjelasan lengkap terkait tuntutan warga Desa Lalombi, Kecamatan Banawa Selatan, yang meminta pemberhentian Kepala Desa setempat, Arus Sidora. Penjelasan tersebut disampaikan Selasa (10/11/2026).
Kasus ini bermula dari temuan Inspektorat Kabupaten Donggala yang mencatat adanya dugaan penyalahgunaan keuangan desa sebesar Rp115 juta. Sesuai aturan, Kepala Desa diberikan waktu paling lama 60 hari untuk mengembalikan temuan tersebut. Saat masa pengembalian masih tersisa sekitar 30 hari, warga menyampaikan niat untuk berdemonstrasi dan menyegel kantor desa jika tuntutan pemberhentian tidak dipenuhi.
“Mendengar rencana tersebut, kami langsung mengundang masyarakat, BPD, dan Kades yang bersangkutan untuk duduk bersama di Inspektorat. Saat itu disepakati Kades akan bertanggung jawab dan mengembalikan temuan sesuai ketentuan,” ujar Budi Santosa.
Meski kesepakatan pengembalian telah dibuat, warga ternyata belum puas. Masyarakat tetap menuntut agar Arus Sidora mundur dari jabatannya, dengan alasan bahwa pengembalian uang tidak serta-merta menghapuskan kesalahan yang telah dilakukan. Warga kemudian menyampaikan langsung tuntutan tersebut kepada Bupati Donggala, Vera Elena Laruni.
Bupati memberikan penjelasan bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat langsung memberhentikan Kepala Desa semata-mata atas dasar tuntutan masyarakat, tanpa mengacu pada peraturan yang berlaku. Bupati menyampaikan langkah yang dapat ditempuh masyarakat:
– Masyarakat harus menyampaikan pernyataan dukungan yang ditandatangani oleh lebih dari 50% masyarakat pemilih Desa Lalombi;
– Melampirkan bukti-bukti valid mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kades, bukan sekadar dugaan;
– Jika syarat tersebut terpenuhi, maka proses dapat dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Budi Santosa juga mengingatkan bahwa masa pengembalian sisa temuan tinggal 17 hari. Jika dalam batas waktu tersebut Kades belum mengembalikannya, Pemkab Donggala
akan langsung menyerahkan perkara ini ke Aparat Penegak Hukum (APH).
“Apabila Kades sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak berwajib, maka proses pemberhentian dapat dilakukan sesuai prosedur — dari pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap. Saat itu, keinginan masyarakat tentu akan dapat terpenuhi,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Donggala memohon kesabaran masyarakat Desa Lalombi agar seluruh proses berjalan sesuai hukum yang berlaku.(Alir)
