Tegas! Kepala Disdikpora Donggala: Oknum yang Meminta Hal Tidak Wajar Saat Urus ARKAS Akan Diberi Sanksi Tegas

Berita, Donggala143 Dilihat

Donggala, Majalahsinergitas.id – Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Donggala, Ansyar Sutiadi, S.Sos., M.Si., menegaskan sanksi tegas bagi oknum yang membebani kepala sekolah dengan permintaan tidak wajar saat penatausahaan keuangan sekolah atau ARKAS. Peringatan tersebut disampaikan saat membimbing peserta kegiatan sosialisasi Program PAUD Holistik Integratif di Donggala, Selasa (17/11/2026).

“Jika ada oknum yang meminta hal-hal yang tidak wajar kepada kepala sekolah saat berurusan ARKAS, maka kami tidak segan-segan mengambil tindakan. Jika yang bersangkutan berstatus P3K, akan kami usulkan untuk diberhentikan. Jika pejabat, akan kami ajukan kepada Ibu Bupati agar jabatannya dicabut,” tegas Ansyar dengan nada serius.

Ia menegaskan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola melalui ARKAS merupakan sumber daya anggaran utama di satuan pendidikan, tidak hanya jenjang PAUD tetapi juga SD dan SMP. Penggunaannya harus benar-benar transparan, akuntabel, dan bebas dari pungutan liar atau permintaan yang tidak sesuai aturan.

Kegiatan sosialisasi PAUD Holistik Integratif ini tidak hanya membahas pengelolaan keuangan, tetapi juga memperkuat sinergi lintas sektor demi kualitas pendidikan anak usia dini:

– Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlibat untuk memastikan setiap peserta didik memiliki Kartu Keluarga sebagai dasar pemutakhiran data pokok pendidikan (Dapodik).
– Dinas Kesehatan berperan dalam pemberian makanan tambahan dan pemantauan gizi anak, sebagai upaya nyata penurunan angka stunting.

Ansyar menekankan, ARKAS bukan sekadar urusan bendahara atau operator. Kepala sekolah wajib memahami delapan standar pendidikan yang tertuang di dalamnya, termasuk standar pengelolaan, isi, dan sarana prasarana. Pemahaman ini dapat dipelajari melalui Rapor Pendidikan sebagai acuan perbaikan berkelanjutan.

Terkait program revitalisasi sekolah, Ansyar menyebut ini sebagai kesempatan emas yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Dana yang dialokasikan jauh lebih besar dibanding periode sebelumnya dan bersifat swakelola.

“Ini bukan proyek biasa. Semua dana digunakan sepenuhnya untuk kepentingan sekolah. Jika ada sisa anggaran, gunakan kembali untuk kebutuhan pendidikan. Tidak boleh ada yang mengambil keuntungan pribadi,” ingatnya.

Kepala Disdikpora mengaku telah berkunjung ke 16 kecamatan di Kabupaten Donggala dan berhadapan langsung dengan ribuan pendidik. Ia membuka saluran pengaduan secara langsung:

“Jika terjadi sesuatu yang mencurigakan atau ada yang membebani sekolah, silakan hubungi saya langsung dengan disertai bukti yang cukup. Kami butuh fakta nyata untuk menindaklanjuti dengan tegas. Pembersihan dunia pendidikan harus dimulai dari komitmen yang sama.”

Ansyar juga menyampaikan kabar gembira terkait kehadiran Sekolah Nasional Transisi (SNT) 12 Donggala yang kini menjadi pusat mutu pembelajaran se-Sulawesi Tengah berkat dukungan penuh Bupati Donggala, Vera Elena Laruni. Peresmian peletakan batu pertama pembangunan gedung permanen berstandar internasional dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026 mendatang.

“Investasi di bidang pendidikan adalah investasi jangka panjang sumber daya manusia. Ketertinggalan harus kita kejar bersama. Semua pihak harus bersih dari kepentingan pribadi, agar anak-anak Donggala benar-benar menikmati pendidikan yang layak dan berkualitas,” pungkasnya.(Alir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *