Palu, Majalahsinergitas.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menunjukkan komitmen kuat dalam menyelesaikan konflik tenurial dengan mengutamakan pendekatan mediasi. Hal ini ditegaskan dalam Workshop Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan yang digelar di Hotel Santika Palu, Kamis (6/10).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulteng, Dr. Rudi Dewanto, S.E., M.M., mewakili Gubernur, membuka acara tersebut dan menyampaikan bahwa Pemprov Sulteng akan berperan aktif sebagai fasilitator, mediator, dan regulator dalam setiap tahapan penyelesaian konflik tenurial.
“Mari kita sama-sama menyatukan persepsi supaya keruwetan konflik bisa terurai dan segera diselesaikan,” harapnya, menekankan pentingnya keterbukaan data, sinergi lintas pihak, dan semangat kebersamaan.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Julmansyah, S.Hut., M.A.P., mendorong Pemprov Sulteng untuk memaksimalkan peran seluruh Balai Kemenhut yang ada di Sulteng sebagai mitra strategis.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng, Muhammad Neng S.T., M.M., berharap workshop ini dapat menghasilkan solusi dalam penguatan tata kelola hutan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Ia menyebut skema Perhutanan Sosial, yang berkorelasi dengan program BERANI Makmur, dapat menjadi salah satu jalan keluar dalam menyelesaikan konflik tenurial.
“Perhutanan sosial sudah menjadi program strategis pemerintah,” tandasnya, seraya menyampaikan bahwa nilai transaksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Sulteng mencapai Rp. 43 Miliar per tahun 2023, dan Sulteng masuk 5 besar nasional dari hasil evaluasi pusat.
Workshop ini diikuti oleh jajaran dinas kehutanan provinsi dan kabupaten kota, seluruh balai Kemenhut di Sulteng, Kanwil BPN, Satgas PKA, lembaga nonpemerintahan, dan para mitra kehutanan.(*)
