Palu, Majalahsinergitas.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berkomitmen menurunkan angka kemiskinan yang mencapai 1.627.801 jiwa, seperti yang terungkap dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, menekankan perlunya kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan mengadopsi formula “4K”: Kebersamaan, Keterbukaan, Keterpaduan, dan Kemesraan. Hal ini disampaikan dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) Provinsi Sulteng 2025-2029.
Gubernur menargetkan tiga fokus utama intervensi hingga 2029: pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Di sektor pendidikan, pemerintah telah mendeklarasikan program wajib belajar 13 tahun plus kuliah, didukung program “BERANI Cerdas” yang menanggung seluruh biaya pendidikan di SMA/SMK/SLB negeri dan memberikan beasiswa kuliah bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi. Lebih dari 2000 pendaftar “BERANI Cerdas” akan segera menerima dana beasiswa. Gubernur berharap kabupaten/kota dapat menyelaraskan program ini dengan menyediakan pendidikan gratis di tingkat PAUD, SD, dan SMP.
Di bidang kesehatan, program “BERANI Sehat” menanggung biaya pengobatan warga tidak mampu dan menunggak iuran BPJS Kesehatan, bahkan mencakup penyakit yang tidak ter-cover BPJS seperti tumor dan kanker. Pembayaran dari kas provinsi ke BPJS Kesehatan meningkat drastis, dari 1300 menjadi 19.000 orang per bulan, menunjukkan tingginya kebutuhan akan jaminan kesehatan. Gubernur mengimbau kabupaten/kota untuk mengalihkan anggaran kesehatan ke sektor lain mengingat dukungan provinsi melalui “BERANI Sehat”. Koordinasi dengan dinas sosial untuk memastikan warga kurang mampu terdaftar dalam DTKS juga ditekankan.
Untuk meningkatkan pendapatan, pemerintah akan mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menciptakan SDM terampil, serta mengoptimalkan sektor pertanian dan perikanan. Optimalisasi potensi fiskal dari pajak daerah, seperti pajak air permukaan, PKB, dan PBBKB, juga menjadi prioritas, khususnya dari perusahaan besar. Gubernur telah merevisi Pergub pajak air permukaan dan mendorong perusahaan untuk menggunakan plat nomor Sulteng serta mempercepat penerapan PBBKB. Kabupaten/kota diharapkan berpartisipasi dalam inventarisasi wajib pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur optimistis bahwa dengan kolaborasi yang kuat dan fokus pada tiga prioritas ini, Sulteng dapat mengatasi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
