Palu, Majalahsinergitas.id – Realisasi investasi pertambangan Sulawesi Tengah tahun 2023 mencapai angka fantastis, Rp 29,82 triliun! Namun, ironisnya, kontribusi bagi daerah penghasil masih sangat minim. Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima hanya sekitar Rp 200 miliar per tahun. Kondisi ini memicu kegeraman dan mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk bertindak cepat.
Dalam Workshop Pengembangan Model Nilai Tambah Ekonomi Pertambangan yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dr. Fahrudin, S.Sos, M.Si, terungkap fakta bahwa Sulteng, khususnya Morowali dan Morowali Utara sebagai dua kabupaten produsen nikel terbesar dunia, belum merasakan dampak signifikan dari aktivitas pertambangan.
Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, dalam sambutan tertulisnya, berharap forum ini dapat merumuskan model terbaik pengelolaan tambang yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah penghasil, mendorong kemandirian masyarakat, dan memastikan kelestarian lingkungan. “Kita ingin tambang bukan hanya menjadi obyek galian, akan tetapi menjadi motor pembangunan dan penggerak ekonomi yang inklusif,” tegasnya.
Asisten Fahrudin menekankan pentingnya penerapan good mining practice sebagai kunci dalam pengembangan model ini. Tujuannya adalah agar sektor pertambangan dapat berdampak bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat di daerah penghasil seperti Sulteng.
Direktur Yayasan Kompas Peduli Hutan (KOMIU), Gifvents, S.H, menjelaskan bahwa fokus workshop ini adalah untuk menyusun model benefit sharing (pembagian manfaat) sektor pertambangan nikel di Sulteng. Model yang dirumuskan akan dikonsultasikan dengan Kemendagri dan Kemenkeu sebelum diujicobakan di daerah penghasil nikel.
Setelah diujicobakan, hasil akan dievaluasi kembali sampai ditemukan model yang tepat untuk diterapkan. “Program ini untuk mendukung pemerintah daerah agar pertambangan berkontribusi bagi pembangunan daerah,” terang Gifvents.
Akademisi Untad, Prof. Moh. Ahlis Djirimu, Ph.D, turut memberikan pandangan sebagai narasumber workshop. Peserta workshop berasal dari berbagai kalangan, termasuk perangkat daerah, akademisi, swasta, media, lembaga nonpemerintahan, dan mitra terkait.
Dengan semangat kolaborasi dan tekad untuk mengatasi ketimpangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupaya keras untuk merumuskan model benefit sharing yang adil dan berkelanjutan, sehingga kekayaan alam Sulteng dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat.(*)
Sulteng Geram! DBH Tambang Minim, Model Bagi Hasil Pertambangan Digodok
