Palu, Majalahsinergitas.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) tak main-main dalam mengendalikan inflasi! Wakil Gubernur (Wagub), dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan unsur Forkopimda, Senin (27/10/2025).
Rakor ini juga terhubung secara virtual dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, yang memberikan arahan penting dari Kampus IPDN Jatinangor.
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa tren inflasi nasional per September 2025 tercatat sebesar 2,65 persen (year-on-year). Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah juga membanggakan, menempati peringkat kedua nasional dengan capaian 7,95 persen pada triwulan II tahun 2025.
Namun, Sulteng masih termasuk dalam 10 besar provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi nasional, yakni sebesar 3,88 persen pada September 2025. Kabupaten Tolitoli dan Banggai juga menjadi perhatian karena memiliki tingkat inflasi tertinggi.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Sulawesi Tengah pada minggu keempat Oktober 2025 menunjukkan penurunan tertinggi sebesar -1,48 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh turunnya harga beras, bawang merah, dan cabai rawit, yang selama ini menjadi komoditas penyumbang inflasi utama.
Menanggapi hal tersebut, Wagub Reny menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat langkah pengendalian inflasi secara berkelanjutan.
“Upaya ini penting agar masyarakat tetap terjaga daya belinya dan kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang wajar. Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan seluruh pihak terkait,” tegas Wagub Reny.
Dengan sinergi lintas sektor yang semakin kuat, Pemprov Sulteng optimistis dapat menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan mengendalikan laju inflasi guna menjaga kesejahteraan masyarakat.
Dengan semangat gotong royong, Sulawesi Tengah siap menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat.(*)
