Jakarta, Majalahsinergitas.id – Perkembangan adopsi pembayaran digital di Indonesia terus menunjukkan tren yang sangat positif, didukung berbagai kebijakan strategis yang mendorong inklusi dan kemandirian sistem pembayaran nasional. Hingga akhir Juni 2026, jumlah pengguna QRIS telah mencapai 65,77 juta orang, di mana sebanyak 6,23 juta di antaranya merupakan pengguna baru yang bergabung sepanjang semester pertama tahun ini. Angka ini menegaskan bahwa proses adopsi pembayaran digital masih berjalan dinamis dan terus meluas ke berbagai lapisan masyarakat.
Dari sisi pelaku usaha, QRIS kini telah menjangkau 44,86 juta pedagang, dengan 96,68 persen di antaranya merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Komposisi ini membuktikan bahwa digitalisasi pembayaran tidak hanya dimanfaatkan perusahaan berskala besar, tetapi telah merata hingga ke pelaku usaha mikro. Hal ini juga tercermin dari lonjakan volume dan nilai transaksi: sepanjang semester I tahun 2026, tercatat 12,55 miliar kali transaksi senilai Rp1,12 kuadriliun, atau mengalami pertumbuhan 93,92 persen secara tahunan.
Dalam rangka mempercepat penguatan ekonomi digital serta kemandirian ekonomi nasional, Bank Indonesia bersama asosiasi, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, dan berbagai pemangku kepentingan meluncurkan dua langkah strategis utama: peluncuran Kartu Kredit Indonesia serta perluasan kebijakan Tarif Layanan Sistem Pembayaran QRIS Nol Persen (MDR QRIS 0%). Kebijakan ini sejalan dengan arahan pengembangan melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 serta mendukung program Asta Cita Pemerintah demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kartu Kredit Indonesia hadir sebagai bentuk inovasi bersama industri keuangan, menghadirkan instrumen pembayaran yang pemrosesannya mengandalkan infrastruktur dalam negeri sehingga berjalan lebih efisien dan memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional.
Sementara itu, kebijakan perluasan MDR QRIS 0% mencakup ketentuan sebagai berikut:
– Tetap memberikan dukungan penuh kepada usaha mikro dengan tarif nol persen untuk transaksi hingga Rp500.000;
– Memperluas penerapan tarif nol persen untuk pedagang kecil, menengah, dan besar pada transaksi dengan nilai hingga Rp100.000.
Sinergi kebijakan ini diharapkan terus memperluas manfaat sistem pembayaran digital, menurunkan biaya layanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan tangguh di tengah perkembangan ekonomi keuangan digital yang pesat.(*)
Kartu Kredit Indonesia & Kebijakan MDR 0%: Tonggak Kedaulatan Sistem Pembayaran
