Sekda Sulteng: Demokrasi Berkualitas Jadi Fondasi Pembangunan Inklusif

Berita30 Dilihat

Palu, Majalahsinergitas.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa demokrasi yang sehat dan berkualitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, M., saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Periode Tahun 2025 Tahun Anggaran 2026 di Livistona Room Lt.2 Hotel Best Western Coco Palu, Kamis (12/02).

Kegiatan yang dihadiri narasumber, tim ahli, dan enumerator IDI ini bertujuan untuk mempersiapkan proses pengumpulan dan verifikasi data demokrasi di daerah. Menurut Novalina, IDI bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan kualitas tata kelola, partisipasi masyarakat, dan penghormatan hak asasi manusia.

“Demokrasi berkualitas akan melahirkan kebijakan publik yang responsif, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.

IDI mengukur perkembangan demokrasi melalui tiga aspek utama: kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kapasitas lembaga demokrasi. Hasil pengukuran diharapkan menjadi dasar evaluasi dan perumusan kebijakan yang tepat sasaran, terutama dalam memperkuat partisipasi publik dan meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi.

Novalina juga mengajak seluruh pemangku kepentingan – mulai dari pemerintah, DPRD, aparat penegak hukum, partai politik, hingga masyarakat luas – untuk menjaga iklim demokrasi yang kondusif. “Demokrasi bukan hanya tentang pemilu, tetapi juga membangun budaya dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Keberagaman adalah kekuatan Sulteng,” tegasnya.

Dia menekankan pentingnya pengumpulan data yang objektif, independen, dan profesional agar hasil IDI mencerminkan kondisi riil. Demokrasi yang kuat, katanya, akan menciptakan stabilitas yang mendorong investasi, lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai informasi, IDI Sulteng tahun 2024 mengalami kenaikan tipis, namun aspek Kebebasan mengalami penurunan tajam sebesar 14,53 poin akibat melemahnya indikator kebebasan berkumpul, berekspresi, dan menyampaikan pendapat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPS Provinsi Sulteng Dr. Daryanto, M.M., Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulteng Drs. Dahri Saleh M.Si, serta perwakilan FKUB dan unsur Forkopimda.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *