Palu, Majalahsinergitas.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Penyampaian ini dilakukan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD, Kamis (27/11/2025).
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, M.M., mewakili Gubernur dan membacakan pidato pengantar rancangan APBD tersebut. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Aristan dan Wakil Ketua II Syarifuddin Hafid, serta dihadiri oleh anggota DPRD, staf ahli gubernur, dan kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sulteng.
Sekda Novalina menyampaikan bahwa APBD 2026 merupakan struktur anggaran pertama yang dirumuskan di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah saat ini. APBD ini dirancang untuk mendukung terwujudnya visi daerah, yaitu Sulawesi Tengah Maju dan Berkelanjutan.
“Dengan menyelaraskan program daerah dan nasional, kami optimis daya dukung anggaran akan semakin kuat dan manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” ujar Sekda.
Penyampaian Raperda APBD 2026 ini merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai regulasi, rancangan APBD wajib diajukan untuk memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berjalan.
Sekda Novalina juga menyoroti kondisi fiskal yang penuh tantangan akibat penyesuaian kebijakan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk menyusun anggaran yang lebih strategis, efektif, dan berorientasi pada hasil.
“Tahun 2026, efisiensi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban bersama. Setiap rupiah anggaran harus memberikan nilai manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Prinsip efisiensi dalam struktur APBD 2026 diarahkan pada:
- Rasionalisasi belanja non-prioritas
- Penguatan fokus pada output dan outcome
- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Penguatan sinergi kebijakan pusat dan daerah
Sektor prioritas yang tetap mendapatkan alokasi utama mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur konektivitas wilayah, serta penguatan ekonomi lokal.
Sekda Novalina mengajak seluruh perangkat daerah dan DPRD untuk berkolaborasi dalam memastikan pelaksanaan APBD berjalan efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Dengan semangat transparansi dan kerja bersama, APBD Tahun Anggaran 2026 kami harapkan menjadi instrumen fiskal yang kuat dalam mempercepat pembangunan dan mewujudkan Sulawesi Tengah Emas 2045,” tutupnya.(*)
