Donggala, Majalahsinergitas.id – Menutup satu masa persidangan dan membuka masa persidangan berikutnya bukan sekadar pergantian agenda formal kelembagaan, melainkan momentum evaluasi kinerja demi kepentingan masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Donggala.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Jinurain Lamakatutu, S.Pd menyampaikan apresiasi atas berjalannya proses legislasi sebelumnya, sekaligus menekankan pentingnya kesinambungan fungsi legislasi, pengawasan, dan pengabdian kepada masyarakat.
“Kami menegaskan bahwa masa persidangan bukan sekadar agenda formalitas, tetapi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang dibahas benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” ujarnya Jinurain, Selasa (29/4/2026).
Fraksi PDIP memandang bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) harus memiliki substansi yang kuat. Menurutnya, seluruh proses pembahasan tidak boleh berhenti pada tahapan administrasi atau seremonial semata.
“Yang lebih utama adalah memastikan seluruh proses tersebut melahirkan kebijakan yang nyata, berpihak, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Memasuki masa persidangan yang baru, Fraksi PDIP menuntut agar DPRD tidak hanya melanjutkan pembahasan, tetapi juga mempercepat penyelesaian regulasi yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat.
Beberapa sektor yang menjadi prioritas perhatian meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, perlindungan sosial, serta penegakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Dalam dinamika politik pembahasan peraturan daerah, perbedaan pandangan antar fraksi adalah hal yang wajar dan demokrasi. Namun, Fraksi PDIP menegaskan bahwa seluruh energi dan pemikiran harus bermuara pada satu tujuan besar.
“Perbedaan pandangan politik dalam proses legislasi adalah hal yang wajar, namun seluruh energi kelembagaan harus bermuara pada satu tujuan besar: kepentingan rakyat di atas segalanya,” tandasnya.
Lebih jauh, politisi PDIP ini mengingatkan agar DPRD senantiasa hadir sebagai “rumah perjuangan masyarakat”, bukan sekadar ruang prosedural yang kaku dan jauh dari aspirasi.
Terakhir, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti indikator keberhasilan kinerja dewan. Bagi mereka, keberhasilan masa persidangan tidak diukur dari banyaknya rapat yang dilaksanakan atau tebalnya dokumen yang dihasilkan.
“Keberhasilan diukur dari seberapa besar keputusan politik yang lahir mampu menjawab persoalan riil masyarakat, memperkuat keadilan sosial, dan mendorong pembangunan daerah yang berkeadilan,” pungkasnya.(Alir)
Masuk Masa Persidangan Baru, Fraksi PDI Perjuangan: DPRD Harus Lahirkan Kebijakan Berdampak Nyata bagi Rakyat
