Konsultan Penyusun Raperda Kelembagaan Adat Donggala Tegaskan Riset Bersifat Netral

Berita, Donggala17 Dilihat

Donggala, Majalahsinergitas.id — Tim konsultan riset yang dipercaya menyusun kajian akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kelembagaan Adat Kabupaten Donggala menegaskan bahwa seluruh tahapan penelitian bersifat objektif dan netral. Hal itu disampaikan oleh Direktur Lembaga Konsultan sekaligus Akademisi, Dr. Idham Djaelani, SE., MM., M.Ak., ACPA, serta peneliti Dr. Citra Dewi, S.Sos., M.A, saat Focus Group Discussion (FGD) di Rumah Adat Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Jumat (20/11/2026).

Dr. Idham Djaelani menjelaskan latar belakang berdirinya lembaga konsultan riset dan pendidikan tersebut, yang lahir dari semangat untuk menjadi agen perubahan bagi wilayah Sulawesi Tengah. Sebagai warga asli Morowali yang menempuh pendidikan di Pulau Jawa selama kurang lebih sepuluh tahun, ia mengajak rekan-rekan untuk kembali ke daerah guna memberikan kontribusi nyata.

“Kami ingin berkontribusi besar untuk memajukan daerah kami. Alhamdulillah kami diberi kepercayaan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala untuk menyusun kajian Raperda Kelembagaan Adat. Lembaga kami juga sedang membuka cabang di Kota Palu, dengan ruang lingkup pekerjaan di bidang kesehatan serta pendidikan,” ujar Dr. Idham.

Sementara itu, Dr. Citra Dewi menjelaskan bahwa FGD yang dilaksanakan merupakan tahap triangulasi data untuk melengkapi naskah akademik kajian. Tim riset sudah melakukan penelitian lapangan selama dua bulan terhadap tiga lembaga adat yang berada di Kecamatan Balaesang, kemudian dilanjutkan diskusi kelompok terfokus guna menggali informasi secara lebih santai, mendalam, dan mengalir bersama para tokoh adat.

“Kami memilih wilayah adat yang mencakup Banawa, Dampelas, serta Balaesang Tanjung, termasuk Lembaga To Balaesang. FGD ini bertujuan untuk memvalidasi kembali data yang sudah kami peroleh dari lapangan,” jelas Dr. Citra Dewi.

Poin utama yang ditekankan oleh peneliti adalah sifat netralitas kajian akademik tersebut. Ia menegaskan bahwa tugas tim konsultan hanya melakukan penelitian dan pengumpulan data, sedangkan solusi kebijakan akan menjadi kewenangan pihak berwenang.

“Kajian ini murni riset akademik, tidak terhubung dengan polemik apa pun. Kami tidak membesarkan siapa pun, kami hanya mengumpulkan data secara objektif. Bahkan apabila kami tidak dapat turun langsung ke lokasi, kajian akademik tetap dilaksanakan dengan standar yang sama,” tegas Dr. Citra Dewi.

Dengan terselenggaranya FGD ini, proses penyusunan kajian akademik Raperda Kelembagaan Adat Kabupaten Donggala semakin matang, diharapkan dapat menghasilkan dokumen yang kredibel, berbasis kearifan lokal, dan menjadi dasar kebijakan yang adil bagi masyarakat Kabupaten Donggala.(Alir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *