Palu, Majalahsinergitas.id – Realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada perangkat daerah menjadi salah satu item dalam penilaian indeks Reformasi Birokrasi (RB).
Dampaknya, perangkat daerah akan terdorong menggunakan anggaran untuk prioritas belanja PDN dalam memenuhi kebutuhan barang, jasa dan modal.
“Reformasi birokrasi bukan tumpukan-tumpukan kertas tapi bagaimana perilaku kita menatakelola birokrasi sehingga berdampak dan dari beberapa item RB adalah mendorong penggunaan produk dalam negeri,” terang Pjs Gubernur Sulteng Dra. Novalina, M.M.
Demikian penyampaiannya saat membuka Rakor dan Penguatan Terhadap Kewajiban Pelaporan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pemda Provinsi Sulteng di gedung pogombo, selasa (5/11).
Kegiatan diikuti semua anggota tim P3DN pada 50 OPD lingkup provinsi sulteng.
Turut hadir Plh. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulteng Mira Yuliastuti, S.T, M.P dan narasumber dari kemendagri.
Mengingat realisasi penggunaan PDN menjadi salah satu item yang berkontribusi terhadap indeks RB OPD maka Pjs Gubernur Novalina meminta tim P3DN OPD untuk berperan aktif dalam mencapai target realisasi dan kewajiban pelaporan lewat aplikasi yang terintegrasi dengan SIPD RI.
Terlebih nanti, indeks RB OPD menjadi salah satu item menghitung besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang jumlahnya akan bervariasi antar OPD.
“Jangan pikir semua OPD (TPP-nya) sama karena indeks RB OPD yang membedakan, jadi kalau P3DN belum jadi perhatian tolong fokus karena mulai tahun depan akan diperhitungkan,” tegasnya.
Selain itu, ia berharap supaya pegawai yang telah di-SK-kan dalam tim P3DN OPD tidak diotak-atik (diganti pegawainya) dan harus diberdayakan.
Sebab mereka lanjutnya, bertanggungjawab melakukan koordinasi, komunikasi dan sinergitas untuk membantu kinerja tim P3DN provinsi.
“Kita tidak bisa jadi super OPD tapi jadi lah super tim dan tolong dibangun komitmen dan pemahaman ini supaya kita bisa saling membantu dan mendukung sebagai super tim,” harapnya.(*)
