Fraksi Golkar DPRD Donggala Tekankan Tiga Prinsip Kejujuran, Konsistensi dan Tanggung Jawab Moral Terhadap RAPBD Tahun 2027

Berita, Donggala6 Dilihat

Donggala, Majalahsijnergitas.id – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Donggala menyampaikan pandangan umum terhadap pidato Bupati Donggala terkait Nota Pengantar Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Donggala, Selasa (03/11/2026).

Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan janji pemerintah kepada masyarakat yang wajib diwujudkan secara jujur, konsisten, dan bertanggung jawab.

Fraksi Golkar memaparkan postur RAPBD Kabupaten Donggala Tahun 2027 dengan total pendapatan daerah sebesar Rp1.297.980.445.708,75. Dari angka tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru berkontribusi 10,76 persen. Sementara total belanja daerah ditargetkan Rp1.294.980.445.708,75, di mana 81,08 persen dialokasikan untuk belanja operasional daerah termasuk belanja pegawai sebesar Rp792.701.262.013,12 (61,12 persen).

Fraksi Golkar menekankan tiga prinsip utama yang harus menjadi landasan pelaksanaan anggaran daerah, yaitu Kejujuran, Konsistensi, dan Tanggung Jawab Moral.

Pertama, Prinsip Kejujuran. Pemerintah daerah diminta menyusun perencanaan anggaran berdasarkan kondisi keuangan daerah yang nyata serta kebutuhan riil masyarakat, menghindari perencanaan yang terlihat bagus di atas kertas namun sulit dilaksanakan di lapangan.

Kedua, Prinsip Konsistensi. Setiap program dan kegiatan yang direncanakan harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan serta prioritas daerah, sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di lapangan. Fraksi Golkar secara khusus menuntut jaminan penuh agar belanja pegawai termasuk gaji ke-13 dan ke-14 untuk PNS maupun PPPK dapat terpenuhi sepanjang tahun anggaran.

Ketiga, Prinsip Tanggung Jawab Moral. APBD merupakan amanah dari rakyat. Setiap rupiah anggaran yang dikelola harus benar-benar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan Kabupaten Donggala.

Fraksi Golkar kemudian menyampaikan tiga pertanyaan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Donggala. Pertama, apakah perencanaan APBD Tahun 2027 benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga? Kedua, apakah program yang direncanakan selaras dengan dokumen perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan di lapangan? Ketiga, apakah Pemerintah Daerah telah memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Donggala?

Terkait rencana program dan kegiatan menggunakan skema tahun jamak, Fraksi Golkar menilai hal tersebut merupakan langkah strategis untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menaikkan PAD. Namun Fraksi Golkar meminta Pemerintah Kabupaten Donggala melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dengan pendampingan perwakilan DPRD serta dinas terkait, mengingat tahapan kesepakatan bersama Pemerintah Daerah dan DPRD harus sejalan dengan penandatanganan Kesepakatan KUA dan PPAS.

Di akhir penyampaian pandangannya, Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Donggala menerima pidato Bupati Donggala atas Nota Pengantar Keuangan RAPBD Kabupaten Donggala Tahun 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan selanjutnya, sambil berharap seluruh kekurangan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat diperbaiki dan disempurnakan di masa mendatang.(Alir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *