Donggala, Majalahsinergitas, id — Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Donggala menyampaikan pandangan umum beserta sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna, Selasa (4/11/2026). Fraksi memberikan apresiasi sekaligus sorotan tajam terkait struktur pendapatan dan prioritas belanja daerah.
Berdasarkan dokumen yang disampaikan, rancangan anggaran daerah tahun 2027 direncanakan sebesar:
– Pendapatan Daerah: Rp1.297.980.445.708,75
– Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp139.660.161.325,00 — sekitar 10,76%
– Pendapatan Transfer: Rp1.124.434.390.880,75 — sekitar 86,63%
– Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp33.885.893.503,00
– Belanja Daerah: Rp1.294.980.445.708,75
– Belanja Operasi: Rp1.049.976.780.643,75 — 81,1%
– Belanja Modal: Rp105.589.183.127,00 — 8,15%
– Belanja Tidak Terduga: Rp15.074.494.798,00
– Belanja Transfer: Rp124.339.987.140,00
– Pembiayaan Netto: Rp77.582.169.102,03
Secara urusan pemerintahan, alokasi terbesar ada pada:
– Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Rp769.121.351.830,54
– Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar: Rp87.612.168.326,04
– Urusan Pilihan: Rp60.111.286.516,69
Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Donggala atas penyampaian dokumen Pengantar Nota Keuangan RAPBD 2027 yang dinilai sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Namun, fraksi juga menyampaikan sejumlah catatan penting.
Poin-Poin Rekomendasi Fraksi Demokrat
1. Target PAD yang Realistis
Mendorong Pemda menyusun target Pendapatan Asli Daerah berdasarkan potensi riil di lapangan, bukan sekadar menyalin dari tahun sebelumnya.
2. Digitalisasi Sistem Pemungutan
Meminta penguatan sistem pajak dan retribusi berbasis digital guna menekan kebocoran anggaran dan meningkatkan efektivitas penarikan pendapatan.
3. Optimalisasi Aset dan Perseroda
Mendorong pemanfaatan aset daerah serta perbaikan kinerja PDAM agar berkontribusi nyata pada pendapatan daerah. Perseroda yang telah dibentuk diminta segera beroperasi dan memberikan nilai tambah bagi Pemda.
4. Prinsip Keadilan, Jangan Bebani Masyarakat Kecil
Mengingatkan agar upaya meningkatkan PAD tidak membebani masyarakat kecil, pelaku UMKM, maupun pedagang pasar.
5. Prioritas Belanja Sentuh Kebutuhan Dasar Rakyat
– Fokus Layanan Dasar: Anggaran harus memprioritaskan pendidikan — termasuk pemenuhan fasilitas sekolah dan gaji PPPK — serta kesehatan dan pemeliharaan Puskesmas dan tenaga medis.
– Efisiensi Belanja Operasi: Fraksi mengkritik jika anggaran belanja pegawai dan perjalanan dinas terlalu besar. Belanja modal yang langsung dirasakan masyarakat harus ditingkatkan porsinya.
Fraksi Partai Demokrat secara resmi menyatakan menerima RAPBD Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas ke tahap selanjutnya, dengan harapan seluruh catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan prioritas dalam pembahasan tingkat lanjut, demi terciptanya anggaran yang lebih adil, efisien, dan tepat sasaran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Donggala.(Alir)
Fraksi Demokrat DPRD Donggala Sampaikan Catatan Kritis Terhadap RAPBD 2027
