Donggala, Majalahsinergitas.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala Fraksi Demokrat, Mohammad Edwan, mengemukakan catatan mendalam terkait dinamika angka kemiskinan di daerahnya. Menurutnya, penurunan angka kemiskinan yang masih sangat lambat disebabkan oleh ketidaktepatan sasaran penyaluran program dan bantuan pemerintah, sehingga alokasi anggaran besar belum memberikan dampak signifikan. Hal ini disampaikan dalam keterangannya pada Kamis (6/8/2026).
Secara kuantitatif, Mohammad Edwan memaparkan bahwa angka persentase kemiskinan Kabupaten Donggala berada pada angka 14,59 persen, setara dengan sekitar 49 ribu jiwa penduduk. Posisi ini menempatkan Donggala di urutan kedua angka kemiskinan tertinggi di wilayahnya.
Fakta yang perlu menjadi perhatian utama, tegasnya, adalah memastikan bahwa seluruh kebijakan dan bantuan—baik berupa hibah maupun bantuan langsung bagi nelayan, petani, maupun kelompok usaha—harus tepat menyentuh kelompok 49 ribu jiwa tersebut.
“Apabila bantuan yang disalurkan tidak diterima oleh kelompok sasaran yang terdata tersebut, maka seberapa besar pun dana yang digelontorkan, bahkan mencapai angka 1 triliun rupiah sekalipun, tidak akan mampu mengubah struktur angka kemiskinan secara nyata,” ujar Edwan.
Data perbandingan kinerja dari tahun 2025 hingga 2026 menunjukkan penurunan yang sangat minim, hanya sebesar 0,02 persen. Secara ilmiah dan logis, pergeseran angka yang sangat kecil ini mengindikasikan adanya ketidakefisienan dalam penyaluran program. Penyebab utamanya adalah jumlah penerima manfaat yang tidak sesuai dengan jumlah kelompok sasaran utama, meskipun data kependudukan dan data kemiskinan telah tersedia dengan jelas.
Pemerintah daerah dinilai seharusnya memiliki peta yang akurat mengenai identitas dan lokasi 49 ribu jiwa penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tersebut. Perencanaan pembangunan harus diarahkan secara terpusat untuk memprioritaskan peningkatan kesejahteraan kelompok ini.
“Jika kita mampu mengarahkan seluruh program pembangunan dan bantuan secara fokus, tepat sasaran, dan menyentuh langsung kebutuhan kelompok 49 ribu jiwa tersebut, maka secara pasti angka kemiskinan akan mengalami penurunan yang berarti,” tegasnya.
Pandangan ini menegaskan prinsip bahwa keberhasilan pembangunan tidak dinilai dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, melainkan dari ketepatan strategi dan dampak nyata yang dirasakan kelompok yang paling membutuhkan. Penanganan kemiskinan yang sistematis memerlukan sinkronisasi data yang akurat, pemantauan pelaksanaan yang ketat, serta evaluasi berkala agar setiap kebijakan benar-benar bermanfaat dalam mengangkat taraf hidup masyarakat kurang mampu.(Alir)
Fokus Sasaran 49 Ribu Jiwa Penduduk Miskin, Anggota DPRD Mohammad Edwan Tekankan Efektivitas Penyaluran Bantuan
