Firmansyah C. Rasyid Apresiasi Perdamaian Perkara Penganiayaan Dua Pengemudi Ojol Melalui Restorative Justice di Kejari Palu

Berita, Donggala5 Dilihat

Palu, Majalahsinergitas.id — Penyelesaian perkara dugaan penganiayaan antara dua pengemudi ojek online melalui pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice) di Kantor Kejaksaan Negeri Palu, Kamis (19/11/2026), mendapat apresiasi dari penasihat hukum salah satu pihak. Langkah ini dinilai sebagai wujud penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan hubungan sosial antarwarga.

Proses fasilitasi perdamaian tersebut berlangsung pada tahap penuntutan, mempertemukan kedua belah pihak yang sama-sama berprofesi sebagai pengemudi transportasi daring. Advokat dan Penasihat Hukum Firmansyah C. Rasyid, S.H., S.Pt., dari Kantor Hukum TONAKODI, selaku penasihat hukum tersangka, menyambut baik langkah Kejari Palu yang memfasilitasi dialog dan kesepakatan damai tersebut.

“Hal yang patut diapresiasi adalah adanya kemauan para pihak untuk menempuh jalan perdamaian. Apalagi, baik klien kami maupun korban sama-sama berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Keduanya merupakan masyarakat pekerja yang sehari-hari mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup,” ujar Firmansyah.

Firmansyah menjelaskan bahwa keadilan restoratif bukan sekadar mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk menandatangani surat perdamaian, melainkan sebuah mekanisme hukum yang mengedepankan pemulihan hak korban dan tanggung jawab pelaku.

Secara yuridis, pendekatan ini diatur dalam Pasal 79 hingga Pasal 86 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang mengakui perdamaian sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana melalui pemulihan keadaan semula — mencakup pemaafan, penggantian biaya pengobatan, pembayaran ganti rugi, dan bentuk pemulihan lainnya sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 80 KUHAP menetapkan syarat penerapannya, antara lain ancaman pidana, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, serta pengecualian terhadap jenis kejahatan tertentu. Sementara pada tahap penuntutan, Pasal 85 dan Pasal 86 mengatur mekanisme kesepakatan di hadapan Penuntut Umum beserta tata cara penetapan penghentian perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Firmansyah menegaskan bahwa perdamaian harus didasari kesadaran dan ketulusan sukarela, tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. Jaksa Penuntut Umum memegang peranan penting sebagai fasilitator komunikasi dan tercapainya kesepakatan yang adil.

“Kami berharap proses perdamaian ini dapat menjadi momentum bagi kedua belah pihak untuk saling memaafkan, memperbaiki hubungan, dan kembali menjalankan aktivitas masing-masing tanpa harus terus dibayangi persoalan hukum,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kesepakatan damai tidak serta-merta menghentikan proses hukum. Semua persyaratan, pelaksanaan kesepakatan, dan prosedur penghentian penuntutan harus dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Tujuan hukum bukan hanya memberikan sanksi, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kami mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri Palu yang telah memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif,” tegas Firmansyah C. Rasyid.

Peristiwa ini menjadi contoh bahwa di balik setiap perkara pidana terdapat dimensi kemanusiaan yang patut diperhatikan. Ketika dua orang yang sama-sama mencari nafkah memilih jalan perdamaian, maka keadilan restoratif bukan sekadar prosedur hukum — melainkan kesempatan nyata untuk memperbaiki hubungan dan melanjutkan kehidupan.(Alir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *