FGD Kajian Raperda Kelembagaan Adat Donggala, Libatkan Tokoh Adat Towale dan Talaga

Berita, Donggala24 Dilihat

Donggala, Majalahsinergitas.id — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Donggala menggelar Focus Group Discussion (FGD) kajian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kelembagaan dan Hukum Adat Kabupaten Donggala. Kegiatan ini dilaksanakan di Rumah Adat Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Jumat (20/11/2026).

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Donggala, Andi Armansyah Wowo, menjelaskan bahwa FGD ini merupakan bagian dari fungsi legislasi DPRD untuk menampung aspirasi lembaga-lembaga adat yang masih bertahan di wilayah Donggala.

“Tujuan FGD ini adalah melibatkan lembaga-lembaga adat dalam penyusunan hukum adat. Kami mengambil sampel dari 5 sampai 10 titik desa atau wilayah yang kelembagaan dan hukum adatnya masih kuat,” ujar Andi Armansyah Wowo.

Salah satu lokasi yang dijadikan titik kajian adalah Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah. Menurut Kepala Desa Towale, Subhana, kelembagaan adat di desa tersebut masih terjaga dengan baik, terbukti dengan hadirnya para ketua adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta masyarakat dalam FGD.

Selain Towale, tim kajian juga menyoroti Desa Talaga yang memiliki sejarah panjang hukum adat, sebagai bekas Kerajaan Dampelas yang masih mewarisi nilai-nilai adat hingga saat ini.

“Setiap wilayah memiliki karakteristik hukum adat yang berbeda, termasuk Donggala. Oleh karena itu, diskusi dan konsultasi dengan para tokoh adat sangat diperlukan agar pasal-pasal dalam Raperda nanti sesuai dengan realitas masyarakat,” ungkap Andi Armansyah Wowo.

Andi Armansyah Wowo menegaskan bahwa keberadaan Raperda ini akan menjadi payung hukum bagi lembaga adat di tingkat desa. Banyak persoalan sosial di masyarakat yang dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah adat, tanpa harus langsung masuk ke jalur pengadilan.

“Tidak semua kasus harus diselesaikan melalui hukum negara. Ada persoalan-persoalan tertentu yang lebih tepat diselesaikan oleh lembaga adat. Dengan adanya Perda ini, lembaga adat memiliki legal standing yang jelas dan tidak lagi ragu dalam melaksanakan fungsi penyelesaian masalah di masyarakat,” tegasnya.

Kegiatan FGD kajian Raperda Kelembagaan Adat tersebut dihadiri oleh:

– Dr. Idham Djaelani, SE., MM., M.Ak., ACPA (Direktur)
– Dr. Citra Dewi, S.Sos., M.A (Akademisi dan Peneliti)
– Andi Arman, SE (Anggota DPRD Donggala)
– Kepala Desa Towale, Subhana
– Ketua Adat Desa Towale
– Tokoh Agama / Imam Masjid Desa Towale
– Tokoh Pemuda dan Masyarakat Desa Towale

Dengan terselenggaranya FGD ini, Bapemperda DPRD Kabupaten Donggala berharap penyusunan Raperda Kelembagaan Adat nanti benar-benar berpihak pada kearifan lokal, memperkuat peran lembaga adat, serta mewujudkan penyelesaian masalah sosial yang adil dan berkeadilan di tengah masyarakat Kabupaten Donggala.(Alir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *