Palu, Majalahsinergitas.id — Beredarnya rekaman percakapan yang diduga berisi bentakan, cacian, dan ancaman terhadap seorang tenaga kesehatan (nakes) berinisial M di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Palu memicu perhatian serius dari kalangan hukum. Advokat dan Penasihat Hukum Firmansyah C. Rasyid, S.H., S.Pt., dari Kantor Hukum TONAKODI menegaskan bahwa persoalan ini perlu ditindaklanjuti secara objektif oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Jika isi rekaman terbukti benar, tindakan tersebut harus dievaluasi dari aspek etika kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, disiplin kepegawaian, serta perlindungan hak pekerja.
Firmansyah menjelaskan bahwa dalam hubungan kerja berlaku prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, profesionalisme, dan perlakuan yang adil. Pimpinan memang berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin, namun harus berdasarkan aturan dan mekanisme yang berlaku — bukan kemarahan pribadi atau ancaman.
“Jabatan direktur rumah sakit bukanlah kewenangan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Seorang pimpinan justru harus menjadi teladan dalam sikap, ucapan, pengendalian emosi, serta memberikan perlindungan dan pembinaan kepada seluruh tenaga kesehatan,” tegas Firmansyah.
Ancaman pemberhentian atau penjatuhan hukuman disiplin tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. Untuk tenaga kesehatan berstatus PNS, aturan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, khususnya Pasal 26 dan 27 yang mengatur mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan sebelum sanksi dijatuhkan.
Sementara bagi pegawai non-ASN, pemutusan hubungan kerja harus merujuk pada ketentuan ketenagakerjaan dan perjanjian kerja yang sah.
“Tidak boleh ada tindakan pemberhentian atau sanksi kepegawaian yang dilakukan secara sewenang-wenang. Harus jelas apa pelanggarannya, apa dasar hukumnya, siapa pejabat yang berwenang, dan bagaimana prosedur pemeriksaannya,” jelasnya.
Persoalan ini dikabarkan bermula dari unggahan media sosial seorang tenaga kesehatan. Firmansyah mengingatkan bahwa menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara, termasuk pegawai. Kebebasan berpendapat tetap harus bertanggung jawab, namun demikian, pimpinan tidak boleh menjadikan kritik sebagai alasan intimidasi atau pembalasan.
“Kalau ada keberatan terhadap suatu unggahan media sosial, selesaikan melalui klarifikasi, komunikasi, dan mekanisme pembinaan. Jangan sampai kritik dibalas dengan ancaman kehilangan pekerjaan,” ungkapnya.
Mengingat Gubernur Sulawesi Tengah diketahui telah mendengar rekaman tersebut, Firmansyah mendesak pemerintah daerah tidak berhenti sekadar mendengarkan, tetapi melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan profesional — melibatkan Inspektorat serta instansi pengelola kepegawaian. Tenaga kesehatan yang diduga menjadi korban harus diberi ruang menyampaikan keterangan tanpa tekanan maupun ancaman pembalasan.
Rekaman yang beredar harus diperiksa keaslian, keutuhan, konteks, identitas suara, dan waktunya. Pihak yang disebut harus diberi kesempatan memberikan klarifikasi. Rekaman dapat menjadi petunjuk awal, tetapi penetapan ada atau tidaknya pelanggaran harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang sah.
Firmansyah menegaskan perlindungan terhadap tenaga kesehatan harus menjadi prioritas. Suasana kerja yang kondusif dan bebas dari intimidasi sangat dibutuhkan agar nakes dapat fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Jangan sampai tenaga kesehatan yang seharusnya fokus memberikan pelayanan kepada pasien justru harus bekerja dalam ketakutan karena khawatir mendapatkan tekanan dari atasannya sendiri. Kepemimpinan itu bukan soal siapa yang paling berkuasa, tetapi siapa yang mampu memberikan keteladanan dan menjaga kehormatan institusi,” katanya.
Menutup pernyataan hukumnya, Firmansyah menegaskan tidak boleh ada pejabat yang merasa kebal terhadap evaluasi dan pengawasan. Penyelesaian persoalan ini harus berlandaskan hukum, etika, dan keadilan — bukan kepentingan pribadi atau jabatan.
“Jika terbukti terjadi pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban. Sebaliknya, jika tidak terbukti, nama baik pihak yang dituduh juga harus dipulihkan,” tutup Firmansyah C. Rasyid, S.H., S.Pt. dari Kantor Hukum TONAKODI, Kota Palu.(Alir)
