Donggala, Majalahsinergitas.id – Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Donggala menjadi sorotan tajam dari dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dua politisi dari fraksi berbeda ini kompak menilai bahwa pengelolaan anggaran dinas tersebut belum sebanding dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan.
Kedua anggota dewan tersebut adalah Azwar dari Fraksi PKS dan Bahtiar, Sekretaris DPD Partai Golkar Donggala. Hal tersebut disampaikan mereka kepada awak media, Selasa (28/4/2026).
Azwar menegaskan, meskipun Dinas Pariwisata bukan merupakan perangkat daerah yang menangani pelayanan dasar, namun alokasi anggaran yang diterima terbilang sangat besar. Ironisnya, angka PAD yang disetorkan justru dinilai sangat minim.
“Kami melihat mitra kerja Dinas Pariwisata mengelola dana besar, tetapi PAD-nya tidak ikut meningkat, masih sangat minim. Padahal dinas ini bukan pelayanan dasar, tapi anggarannya besar,” ujar Azwar.
Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025 yang dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus), terungkap bahwa Disparbud menghabiskan anggaran mencapai Rp4 miliar. Namun, realisasi PAD yang berhasil dikumpulkan hanya sebesar Rp200 juta.
Lebih jauh, Azwar menyoroti target PAD tahun 2026 yang justru mengalami penurunan. Menurutnya, saat ditanya mengenai target pendapatan tahun ini, Kepala Dinas tidak mampu menjawab secara detail dan justru mengajukan target yang lebih rendah.
“Ketika kami minta dinaikkan di tahun 2026 ini, Kadis Pariwisata tidak berani menjawab detail, hanya minta Rp100 juta. Masanya turun dari Rp200 juta ke Rp100 juta?” tegasnya.
Kondisi ini, lanjut politisi PKS itu, dikhawatirkan akan membuat potensi wisata yang ada di Kabupaten Donggala menjadi terbengkalai dan tidak berkembang maksimal. Terkait langkah selanjutnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan dewan untuk mengagendakan pertemuan khusus guna membahas hal ini.
Sementara itu, Bahtiar dari Fraksi Golkar menyoroti isu berbeda namun krusial, yakni program pengembangan wisata yang berkaitan dengan relokasi warga di kawasan Tanjung Karang.
Menurut Bahtiar, Dinas Pariwisata disarankan untuk melakukan pengkajian ulang agar menemukan formula terbaik dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menekankan bahwa tujuan utama pembangunan pariwisata haruslah berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat.
“Program pemerintah kan bagaimana menghidupkan UMKM. Oleh karena itu, harus dilakukan pengkajian kembali untuk mencari jalan terbaik,” sarannya.
Terkait pertanyaan mengenai apakah anggaran untuk relokasi warga Tanjung Karang sudah masuk dalam APBD murni tahun 2026, kedua anggota dewan ini menyarankan agar pihak media mengonfirmasi lebih lanjut kepada Pimpinan DPRD selaku Ketua Badan Anggaran (Banggar).(Alir)
Dua Anggota DPRD Donggala Soroti Kinerja Disparbud: Anggaran Rp4 Miliar, PAD Hanya Rp200 Juta
