Donggala, Majalahsinergitas,id – Dinas perikanan dan kelautan juga sekaligus membahas penerimaan pendapatan daerah. sekarang kalau kita bicara pencapaian target pendapatan asli daerah di sektor perikanan tentu harus didukung dengan data, data juga harus data yang update atau aktualisasi. kami mencoba melakukan luncuran data 2023 selama 1 tahun,
makanya kami bagikan buku data perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, perikanan olahan dan rencana kebijakan strategis tahun 2023 yang kami salurkan tadi. Untuk penyiapan data 2024 ini, tentu awal tahun ini harus melakukan aktualisasi, jadi data dari 2023 itu kami lihat perkembangan sampai dengan kinerja triwulan 1 sampai di 2024. sekarang kan kita masuk triwulan 1 sudah berakhir kita harus lakukan update data atau perbaikan data penyesuaian kembali lagi kata kadis perikanan dan Kelautan Donggala Ali Asagaf.
inilah yang di lakukan yaitu pertemuan dengan menghadirkan amblas KUPT, petugas perikanan, ditambah dengan penyuluh perikanan yang ada dan juga kepala-kepala bidang yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan pokok di bidang tangkap budidaya olahan dan juga termasuk pejabat fungsional.pertemuan ini yang di laksanakan di Hotel Aston di jalan Monginsidi palu,
tentu kita berharap bahwa ada informasi balik dari petugas lapangan yang memang pekerjanya salah satunya pendataan. kemudian kita juga berharap dengan data baru ini akan mempertimbangkan tingkat kesalahannya, itu yang kita utamakan. kita coba karena tahun 2024 kita diberikan beban penerimaan pendapatan daerah yang kenaikan dibandingkan dengan 2023 itu hampir 100% lebih dari 200 menjadi 345 juta lebih.
Untuk mencapai target ini perlu Kita sesuaikan lagi dengan data, jangan nanti targetnya kita tinggi, data kita tidak perbarui atau data kita tidak cek lapangan, ini akan mempengaruhi lambatnya penerimaan pendapatan daerah makanya kita coba menghadirkan dari pihak perguruan tinggi yaitu dari universitas alkhairat dan kebetulan universitas alkhairat Dr Aksan Marjudo juga ada MOU dengan pemerintah daerah. kemudian juga kami mencoba mengundang dari Badan pendapatan Fafan ( Kabid ) dari yang menjadi tanggung jawab terhadap bagaimana capaian pendapatan daerah di bidang perikanan maupun semua sektor. Kami juga mengundang anggota DPRD Moh Taufik yang punya tugas hak budgeting dan fungsi legislasi serta fungsi pengawasan.
Ali Asagaf mengungkapkan bahwa hari ini narasumbernya lengkap, perguruan tinggi melihat secara independen, kemudian dinas pendapatan melihat realisasi penerimaan sebagai salah satu belanja, DPRD melihat hak budget dan fungsi kontrolnya.
Tahun ini kita mengupayakan bahwa tidak hanya bicara pendapatan daerah tapi sesuai dengan disampaikan oleh anggota dewan coba kita garap pertumbuhan ekonomi. jadi pertumbuhan ekonomi itu didorong dengan beberapa basis-basis industri perikanan akan kita dorong ke depan. saya berterima kasih hari ini semua petugas lapangan sebagai tanggung jawab pendapatan daerah ini bisa hadir.
Kemudian juga petugas lapangan juga bisa hadir hari ini. saya coba dengan target besar tahun ini, kita berupaya bisa terealisasi karena anggaran belanja di Donggala ini tidak bisa kita harap normal APBD tapi harus ada gebrakan. untuk gerakan ini sudah kita lakukan dengan melalui pendapatan dari dana transfer pusat ke daerah sudah kita lakukan, tapi kita coba lagi menggali potensi sendiri, kata Ali Asagaf,
salah satu program ekonomi biru itu sambungnya, misalnya penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota. Di sini ada kebijakan-kebijakan strategis dari pusat yang berkaitan dengan pelayanan penerimaan pendapatan daerah bukan pajak yaitu pelayanan pasca produksi perikanan yang dilakukan oleh pemerintah pusat di daerah. kalau ini kita tidak hati-hati, maka akan terjadi kebersamaan penerimaan di satu sisi dinas punya tanggung jawab harus melakukan penerimaan pendapatan daerah.
di sisi lain pemerintah pusat juga harus melakukan penerimaan penerimaan bukan pajak atau BPNPB yang ada di semua daerah, dan Donggala masuk wilayah itu. Ini yang kita sudah disampaikan ke petugas lapangan supaya harus jalan bersama-sama di satu sisi penerimaan negara bukan pajak tetap terlayani kemudian di sisi lain penerimaan pendapatan daerah menurut daerah masing-masing ini juga bisa jalan bersama. Sehingga data dari pusat dengan data dari kita ini sama, itu lagi kita lakukan aktualisasi. sekarang terjadi di masyarakat ada pelayanan penerimaan negara bukan pajak dalam bentuk pelayanan pasca produksi perikanan, karena itu diatur oleh peraturan presiden, diatur oleh peraturan menteri kelautan perikanan juga. di sisi lain kita juga ada penerimaan pendapatan daerah harus kita lakukan penyesuaian data,
jangan nanti data yang sudah dilakukan penerimaan oleh pusat kita juga lakukan di situ lagi jadinya tumpang tindih data, inilah yang kita inventarisir berapa kapal yang beroperasi di luar 12 mil laut, berapa kapal yang 5 sampai dengan 10 GT tapi area penangkapan di 12 mil laut pungkasnya, (Alir)
