Donggala, Majalahsinergitas.id – Ketua Aliansi Masyarakat Donggala Bangkit, H Marwan H Arsyad, menyatakan bahwa inti permasalahan terletak pada Gubernur Sulawesi Tengah. KSOP dan Pelni telah menyampaikan kesediaan untuk melaksanakan SK Menteri Perhubungan Laut tanggal 6 Desember 2025 segera setelah mendapatkan perintah dari gubernur. Namun, pada aksi demo yang dilakukan di Pelabuhan Penumpang Gonenggati dan saat pemblokiran jalan Trans Palu-Donggala, gubernur tidak mengirimkan perwakilan untuk memberikan penjelasan, sehingga menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat.
Aliansi berharap gubernur mengundang minimal 20-30 perwakilan masyarakat untuk memberikan kepastian tanggal pasti pemindahan kapal Pelni ke Donggala pada bulan Februari 2026, guna menghindari kesalahpahaman dan saling mencurigai. Hasil mediasi dengan Kapolres Donggala menunjukkan bahwa Kapolres sebelumnya tidak mengetahui keberadaan SK tersebut, namun setelah diberitahu, siap menjadi jembatan untuk memfasilitasi pertemuan antara aliansi, Bupati Donggala, dan gubernur, yang direncanakan pada hari Senin (17/2/2026) di kantor Bupati atau tempat lain sesuai undangan gubernur.
Jika tidak ada kepastian yang jelas, Aliansi mengungkapkan akan melakukan aksi lebih lanjut dengan mengarahkan kapal Pelni untuk masuk ke Pelabuhan Donggala sesuai dengan ketentuan SK Menteri.(alir)
Benang Merah Isu Kapal Pelni Belum Bersandar di Pelabuhan Donggala Bertumpu pada Gubernur Sulawesi Tengah
