Bapemperda DPRD Sigi: Propemperda 2027 Terdiri dari 8 Ranperda, 4 Prakarsa DPRD dan 4 Prakarsa Pemda

Berita, Sigi193 Dilihat

Sigi, Majalahsinergitas.id — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sigi menyampaikan laporan resmi mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sigi Tahun 2026–2027 dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027, yang berlangsung di Sigi, Rabu (18/11/2026).

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sigi, Hi. Azhar Hi. Nontji, SE, dalam laporannya menjelaskan bahwa penyusunan Propemperda Tahun 2027 telah melalui proses kajian bersama antara Bapemperda DPRD dan Tim Legislasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Seluruh rancangan peraturan daerah yang diusulkan telah diseleksi melalui mekanisme Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah (AKP), mencakup tahapan identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan peraturan.

“Seluruh usulan disesuaikan dengan kewenangan, kebutuhan, kondisi, serta kemampuan keuangan daerah, dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah,” ujar Azhar dalam laporannya.

Secara rinci, Propemperda Kabupaten Sigi Tahun 2027 memuat 8 rancangan peraturan daerah, di mana 4 ranperda merupakan prakarsa DPRD dan 4 ranperda prakarsa Pemerintah Daerah, yaitu:

Prakarsa DPRD Kabupaten Sigi
1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Olahraga
2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan
3. Ranperda tentang Pengembangan Budaya Literasi
4. Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak

Prakarsa Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi
1. Ranperda tentang Kebudayaan Daerah
2. Ranperda tentang Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif
3. Ranperda tentang Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual
4. Ranperda tentang Pendirian Perusahaan Milik Daerah Pakaroso.

Bapemperda berharap kedelapan ranperda tersebut dapat disepakati dan ditetapkan dalam Propemperda Tahun 2027. Pembiayaan masing-masing ranperda diharapkan dapat dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas, sehingga pembahasan seluruh ranperda dapat berjalan lancar sepanjang tahun 2027.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *