Donggala, Majalahsinergitas.id — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Donggala menyampaikan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Donggala. Strategi baru yang diusung menempatkan pembenahan di tahap perencanaan sebagai prioritas utama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah.
Penyampaian diawali dengan evaluasi kinerja tahun 2025. Realisasi anggaran Bapemperda mencapai 81 persen, namun tingkat penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) baru hanya mencapai 59 persen. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja legislasi tidak semata-mata bergantung pada besaran anggaran, melainkan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan dan kesiapan di tahap awal atau hulu.
Menghadapi tahun 2027, Bapemperda mengusung strategi “Hulu Dahulu”. Fokus utama strategi ini adalah memastikan setiap Peraturan Daerah lahir dari kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar disusun karena keharusan prosedural. Langkah konkret yang akan dilakukan meliputi:
– Penyusunan Indeks Kebutuhan Perda (IKP) dan Analisis Kebutuhan Peraturan (AKP) pada seluruh 32 urusan pemerintahan di Kabupaten Donggala;
– Penyusunan Naskah Akademik yang memadai dan proses pengharmonisasian yang matang sebelum sebuah rancangan peraturan dibahas lebih lanjut;
– Peningkatan kualitas regulasi sekaligus menjalankan mandat Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Donggala.
Dalam Rencana Kerja 2027, Bapemperda menetapkan 12 kegiatan prioritas, mencakup:
– Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2028 yang berbasis analisis kebutuhan riil;
– Penyusunan 1 Ranperda inisiatif DPRD;
– Evaluasi efektivitas 2 Perda yang telah berlaku, yaitu Perda Pajak & Retribusi Daerah serta Perda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL);
– Penguatan sosialisasi dan pengawasan implementasi Perda di tengah masyarakat agar peraturan yang dibuat benar-benar dipahami dan dipatuhi.
Total kebutuhan anggaran yang diusulkan sebesar Rp396,025 juta. Dari jumlah tersebut, 75,4 persen atau sebesar Rp298,58 juta telah tersedia dalam pagu indikatif RKPD 2027, sedangkan 24,6 persen atau Rp97,445 juta merupakan usulan tambahan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di tahap hulu yang belum teralokasi sebelumnya.
Dengan rencana kerja ini, Bapemperda menargetkan:
✅ 100 persen penetapan Ranperda yang direncanakan pada tahun 2027;
✅ Meningkatkan Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Donggala dari angka 77,48 menjadi 88,52.
Bapemperda memohon dukungan dan persetujuan Pimpinan serta seluruh Anggota DPRD Kabupaten Donggala agar rencana kerja ini dapat diakomodasi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2027, demi terwujudnya peraturan daerah yang berkualitas, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Donggala.(Alir)
Bapemperda DPRD Donggala Luncurkan Strategi “Hulu Dahulu”, Target Penetapan Ranperda 100 Persen pada 2027
