Donggala, Majalahsinergitas.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala dari Daerah Pemilihan III Fraksi Demokrat, Mohammad Edwan, mengemukakan catatan kritis dan pandangan mendalam terkait persiapan Kabupaten Donggala menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov). Ia menyoroti ketidakteraturan prosedur penjaringan atlet, penentuan cabang olahraga unggulan, hingga ketimpangan alokasi anggaran yang dinilai tidak berdasar pada mekanisme teknis yang objektif. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangannya pada Kamis (6/8/2026).
Secara sistematis, Mohammad Edwan menjelaskan bahwa penyusunan persiapan olahraga harus berlandaskan pada alur kompetisi yang telah ditetapkan. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) selaku pelaksana seharusnya terlebih dahulu menyelenggarakan Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) pada awal tahun. Hasil dari kompetisi inilah yang menjadi dasar pengambilan keputusan yang terukur: menilai kesiapan, memilih cabang olahraga (cabor) yang berprestasi, dan menetapkan perwakilan yang layak dikirim ke tingkat provinsi.
“Kita tidak boleh sekadar berbicara soal prestasi tanpa melihat regulasi batas usia yang membedakan penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah (Popda), Porprov, maupun Porkab. Prestasi dapat dinilai konsisten apabila masih melibatkan atlet yang sama, namun pergantian generasi dan batas usia menuntut adanya seleksi ulang melalui jalur kompetisi resmi,” tegasnya.
Edwan menyoroti pernyataan yang beredar di sejumlah media mengenai status sepak bola yang dinyatakan bukan sebagai cabang unggulan. Menurutnya, penentuan kategori unggulan atau bukan harus didasarkan pada hasil penjaringan prestasi di Porkab, bukan penilaian sepihak tanpa landasan yang jelas.
“Kini KONI Donggala tidak melaksanakan Porkab, namun tiba-tiba muncul penentuan cabang unggulan dan bukan unggulan. Apa dasar pertimbangannya? Hal ini patut dipertanyakan, jangan sampai hanya didasarkan pada faktor kedekatan pribadi yang tentu kurang tepat,” ujarnya dengan tegas.
Ia mengingatkan posisi strategis sepak bola sebagai olahraga yang digemari seluruh lapisan masyarakat. Mengacu pada siklus penyelenggaraan—Popda dua tahun sekali dan Porprov empat tahun sekali—atlet yang pernah meraih medali emas pada tahun 2022 saat dirinya menjabat Ketua PSSI, seharusnya masih memiliki landasan kuat untuk menjadi andalan saat ini jika mekanisme dijalankan dengan benar.
Dari sisi manajemen keuangan, Edwan juga menyoroti ketidakseimbangan yang mencolok dalam pengajuan kebutuhan anggaran antar-cabang olahraga. Ia mencatat adanya cabang olahraga tertentu yang mengajukan anggaran mencapai sekitar Rp780 juta, sementara cabang olahraga lain seperti bola voli hanya berkisar antara Rp13 juta hingga Rp4 juta.
“Perbedaan angka yang sangat jauh ini menimbulkan banyak kerancuan dalam pengambilan keputusan. Logika perencanaan harus selaras dengan visi dan misi Bupati untuk memajukan daerah melalui pemikiran strategis dan terarah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan anggaran harus tetap menempatkan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Setiap keputusan yang diambil harus memiliki dasar rasional, transparan, serta mendorong kemajuan olahraga secara merata, bukan hanya berpusat pada kelompok atau cabang tertentu saja.(Alir)
Anggota DPRD Mohammad Edwan Soroti Ketidaksistematisan Persiapan Porprov: Tekankan Pentingnya Mekanisme Porkab dan Keadilan Alokasi Anggaran
