Sigi, Majalahsinergitas.id – Rapat Dengar Pendapat(RDP)yang dilakukan DPRD Kabupaten Sigi terhadap Dinas Kesehatan, Direktur Rumah sakit Torabelo dan Kepala-kepala Puskesmas se-Kabupaten Sigi pada, Senin 11/8/2025 mendapatkan tanggapan keras dari orang nomor satu Sigi.
Bupati Moh. Rizal intje nae menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dalam pelayanan kesehatan. Ia berharap usulan yang diajukan kepada Menteri Kesehatan melalui Badan Anggaran DPR RI dapat disetujui.
Bupati juga meminta agar masyarakat dan media tidak hanya fokus pada kekurangan, tetapi juga melihat kelebihan yang dimiliki RS Torabelo, seperti adanya ruang PICU (Pediatric Intensive Care Unit) adalah sebuah ruangan di rumah sakit dikhususkan untuk merawat anak-anak dalam Kondisi Kritis atau yang membutuhkan perawatan secara ok ntensif-MICU(Medical Intensif Care Unit) adalah unit khusus di rumah sakit yang menyiapkan perawatan intensif untuk pasien dengan kondisi medis yang serius yang memerlukan pemantauan dan perawatan intensif yang belum semua rumah sakit memiliki fasilitas tersebut.
“Kekurangan itu memang sudah menjadi perhatian pemerintah dalam hal pelayanan. Saya akan perbaiki dan memerintahkan semua pelayanan di sana untuk membuat fakta integritas atas pelayanan yang prima, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM),” tegasnya.
Bupati juga menambahkan bahwa ia telah menegur pihak-pihak terkait, baik melalui telepon maupun surat, agar persoalan pelayanan tidak terulang kembali. Masyarakat juga diminta memahami standar prosedur yang ada di IGD, termasuk SOP yang berlaku.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa persoalan pembayaran tidak menjadi masalah karena semua pasien BPJS, baik yang aktif maupun tidak, tetap dilayani. Pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk itu dan juga mendapatkan bantuan KTP gratis dari Gubernur.
Menanggapi isu penggantian Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit, Bupati menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah isu, melainkan bagian dari evaluasi dan penilaian kinerja yang merupakan hal biasa dalam pemerintahan.
“Pergantian atau mutasi di lembaga pemerintahan itu persoalan biasa, ya itu persoalan evaluasi dan persoalan kinerja. Bukan isu, pasti ada lah,” ujarnya.
Bupati menegaskan bahwa sebagai pemerintah yang baru, evaluasi dan perubahan adalah kewajibannya. Ia memastikan akan ada perubahan dan pergeseran dalam waktu dekat, bahkan di bulan Agustus ini.(cK)
