Palu, Majalahsinergitas.id — Pemadaman listrik secara bergilir yang dirasakan hampir seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, masih terus berlangsung hingga hari ini. Kebijakan ini diambil lantaran ketersediaan pasokan energi belum mampu memenuhi beban kebutuhan listrik masyarakat pada jam-jam puncak kebutuhan.
Salah satu faktor utama yang memperburuk situasi ini adalah menurunnya debit air Danau Poso, yang menjadi sumber utama Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang melayani kebutuhan listrik lintas wilayah, mencakup Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, hingga Sulawesi Selatan.
Ketidakpastian kapan pemadaman ini akan berakhir mulai menimbulkan keluhan luas dari masyarakat. Gangguan pasokan listrik berdampak langsung pada berbagai sektor kehidupan, terutamanya kegiatan ekonomi dan usaha mikro maupun menengah. Banyak pelaku usaha yang harus menanggung kerugian akibat terhentinya operasional secara mendadak tanpa jadwal yang dapat diprediksi.
Masyarakat memiliki landasan hukum yang jelas untuk menuntut hak pelayanan yang baik. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya Pasal 29 ayat (1), setiap warga negara sebagai konsumen listrik memiliki hak yang dilindungi undang-undang.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menjamin hak masyarakat untuk memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam penggunaan jasa, termasuk hak untuk mendapatkan kompensasi apabila layanan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
Logika keadilan sangat sederhana: masyarakat selalu memenuhi kewajibannya membayar tagihan listrik tepat waktu, baik secara pascabayar maupun prabayar. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, konsumen dikenakan sanksi berupa denda. Sebaliknya, ketika penyedia layanan—dalam hal ini PT PLN (Persero)—tidak mampu memberikan layanan sesuai standar, maka konsumen berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami.
Terlebih lagi, indikator penurunan debit air Danau Poso terkait fenomena kekeringan, kebakaran hutan, dan El Nino sebenarnya sudah terdeteksi sejak jauh hari. Situasi ini seharusnya sudah diantisipasi dengan langkah mitigasi dan diversifikasi sumber energi, sehingga masyarakat tidak harus terus menanggung dampak berulang kali tanpa kepastian penyelesaian.
Masyarakat berharap pihak terkait segera menindaklanjuti, memberikan kejelasan jadwal pemulihan, serta memenuhi hak konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Alir)
Pemadaman Bergilir Berlanjut, Warga Sulteng Desak PLN Penuhi Hak Konsumen dan Berikan Kompensasi
